Berita

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra bersama bacapres Prabowo Subianto/Ist

Politik

Yusril Ajak Partai Koalisi Legowo Menerima Keputusan Prabowo Soal Pendampingnya

SENIN, 14 AGUSTUS 2023 | 23:51 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Partai Bulan Bintang (PBB) tidak mau ambil pusing terkait nama calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ketua Umum Gerindra yang juga calon presiden 2024 Prabowo Subianto. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra pun mempersilahkan Prabowo untuk menentukan cawapres pilihannya.

Yusril mengajak siapapun yang nantinya terpilih dan yang tidak terpilih harus menerima dengan hati terbuka. Sebab, lanjut dia, itulah pilihan Prabowo yang dipercaya mampu meningkatkan elektabilitas di Pilpres 2024 nanti.

"Apapun yang diputuskan Prabowo harus diterima dengan legowo alias diterima dengan hati terbuka oleh partai-partai yang mencalonkan. Saya percaya, Prabowo cukup matang dan bijak dalam memutuskan hal ini," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Senin (14/8).  
 

 
Saat ini banyak nama yang diajukan oleh partai koalisi dan disebut-sebut pantas menjadi cawapres Prabowo, di antaranya yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan lainnya.

Kendati demikian, Yusril tetap berpendapat bahwa cawapres Prabowo adalah orang yang paling tepat di mata mantan Pangkostrad tersebut.

"Wajar jika PKB, PBB, Golkar dan PAN masing-masing menawarkan Cawapres yang mereka jagokan kepada Prabowo. Biar Pak Prabowo yang memutuskan dengan bijak siapa bacawapres yang paling pas dengan memandang elektabilitas, kemampuan intelektual, stabilitas emosional dan pengalaman masing-masing," jelas Yusril.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya