Berita

Anggota parlemen Jerman, Goekay Akbulut/Net

Dunia

Akibat Unggahan Medsos, Anggota Parlemen Jerman Ditahan Aparat Turki

SENIN, 14 AGUSTUS 2023 | 20:11 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Salah satu postingan yang diunggah anggota parlemen Jerman, Goekay Akbulut diduga menjadi alasan mengapa dirinya sempat ditahan saat bepergian ke Turki.

Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (13/8), Akbulut menceritakan pengalamannya ditahan selama beberapa jam oleh aparat Turki saat dirinya datang ke negara itu awal bulan ini.

Politisi perempuan dari partai sayap kiri, Die Linke, itu mengatakan telah ditahan di bandara Antalya pada 3 Agustus atas surat perintah dari Jaksa Penuntut Umum Turki.


"Berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan, saya ditangkap atas tuduhan teror propaganda," ungkapnya, seperti dimuat Al Arabiya.

Setelah menghubungi Kementerian Luar Negeri Jerman, Akbulut yang merupakan warga keturunan Jerman-Turki-Kurdi itu akhirnya dibebaskan.

Salah satu postingan Akbulut di media sosial, diduga menjadi alasan mengapa dirinya bisa ditahan oleh Turki.

Tidak jelas mana postingan yang dimaksud, tetapi Akbulut memang dikenal kerap mengkritik pemerintah Turki karena melancarkan perang brutal terhadap penduduk Kurdi, baik di luar maupun di dalam negeri mereka.

Perempuan berusia 40 tahun itu tengah berjuang untuk mencabut larangan Jerman terhadap Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Meski begitu, Akbulut mengaku tidak akan takut dan masih mau melakukan perjalanan ke Turki untuk perjalanan dinas.

"Saya akan melakukan perjalanan ke #Tuerkei pada bulan Oktober lagi sebagai bagian dari perjalanan delegasi Grup Parlemen Jerman-Turki," cuit Akbulut di platfom media sosial X.

Jerman adalah rumah bagi komunitas diaspora Turki terbesar di dunia. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, hubungan keduanya menjadi tegang karena Berlin kerap mengkritik kebijakan Presiden Recep Tayyip Erdogan terhadap tersangka kudeta gagal tahun 2016.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya