Kasus Gratifikasi dan TPPU Andhi Pramono, Komisaris PT Marinten Mangkir dari Panggilan KPK

Seorang saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melibatkan Andhi Pramono mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, sedianya tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Marinten, Bayu Aulia Hermawan, sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Jumat kemarin (11/8).

"Saksi tidak hadir dan hingga saat ini belum memberikan konfirmasi terkait ketidakhadirannya pada tim penyidik," ujar Ali kepada wartawan, Senin siang (14/8).

Selanjutnya, pada hari ini, KPK kembali memanggil satu orang saksi, yakni Andy selaku Direktur PT Putra Batam Indah. Pemeriksaan ini juga masih terkait dengan kasus yang membuat Andhi Pramono jadi tersangka.

Andhi Pramono selaku mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar resmi ditahan KPK pada Jumat (7/7). Andhi diduga menerima gratifikasi sebesar Rp28 miliar.

Dalam rentang waktu 2012-2022, Andhi dalam jabatannya selaku PPNS sekaligus pejabat eselon III di Ditjen Bea dan Cukai, diduga memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk bertindak sebagai broker atau perantara.

Selain itu, Andhi juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor impor, sehingga nantinya dapat dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnisnya.

Dari rekomendasi yang diberikan serta menjadi broker, Andhi mendapatkan uang yang digunakan untuk membeli berlian seharga Rp652 juta, polis asuransi senilai Rp1 miliar, dan rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan senilai Rp20 miliar.

Hingga saat ini, KPK sudah melakukan penyitaan aset milik Andhi senilai Rp50 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.