Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net
Presiden Joko Widodo blunder lagi, setelah membantah pernyataan pengamat ekonomi Faisal Basri, yang mengatakan hilirisasi nikel hanya menguntungkan China. Bantahan itu, menunjukan Presiden Jokowi tidak mendapat info yang valid.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengatakan, seharusnya dalam menanggapi pernyataan itu Presiden Jokowi bicara berdasarkan data.
"Harusnya menteri terkait membekali data-data yang akurat kepada Presiden Jokowi, sehingga apa yang disampaikan tepat dan akurat. Menurut saya, presiden blunder lagi,"" ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (14/8).
Mulyanto prihatin, berdasarkan jawaban yang disampaikan ternyata presiden tidak dapat membedakan antara pendapatan devisa dari ekspor nikel yang sebesar Rp510 triliun dengan penerimaan negara dari komoditas nikel.
"Ini kan dua hal yang berbeda. Devisa masuk kepada investor, sementara penerimaan negara masuk dari pajak baik pph badan, ppn maupun bea ekspor, dll," jelas Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai, data yang disampaikan Faisal Basri lebih masuk akal dibandingkan dengan pernyataan Jokowi. Sebab industri smelter menikmati
tax holiday dan bebas bea ekspor. Sehingga, kecil nilai penerimaan negara dari pajak sektor ini.
"Selain itu juga soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Presiden menjelaskan, bahwa industri smelter membayar PNBP. Padahal sama sekali tidak," katanya.
"Negara mendapat PNBP dari pertambangan nikel, bukan dari industri smelter. Sehingga tidak ada kontribusi PNBP dari industri smelter," pungkasnya.
Presiden Jokowi merespons tudingan ekonom senior UI Faisal Basri soal hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia selama ini justru menguntungkan China.
Menurut Jokowi tuduhan itu tidak benar dan mempertanyakan metode yang digunakan Faisal Basri dalam menyatakan China dan negara lain diuntungkan dari kebijakan hilirisasi itu.
