Rizal Ramli saat menerima Amien Rais di kediamannya, Minggu sore (13/8)/RMOL
Presiden Joko Widodo harus rela mengundurkan diri dari jabatannya atau akan mendapatkan konsekuensi menghadapi kekuatan rakyat yang ingin terjadinya perubahan dan untuk menghentikan pelanggaran terhadap UUD 1945.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan ke-23 era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Rizal Ramli, Ketua MPR RI periode 1999-2004, Amien Rais, dan aktivis Marwan Batubara usai melakukan pertemuan di kediaman Rizal di Jalan Bangka IX nomor 49R, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (13/8).
Rizal mengatakan, saat ini kondisi objektif perubahan sudah tiba, dan waktunya untuk menyelesaikan dan menghentikan pelanggaran terhadap UUD 1945 yang terjadi di era pemerintahan Jokowi.
"Yang penting itu kan kesamaan hati dan pikiran. Dan ini, antar para tokoh di berbagai kota sudah nyambung. Perasaan kita sudah sama hari ini, pikiran kita sudah sama, dan bukti-bukti tentang pelanggaran konstitusi Jokowi juga sudah lebih dari cukup. Bahwa itu tergantung Jokowi, apa sadar diri sebelum semua jadi bubur. Atau, akhirnya akan berubah jadi kekuatan rakyat yang melakukan perubahan," ujar Rizal kepada wartawan.
Menurut Rizal, rakyat Indonesia dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, guru, aktivis, tokoh-tokoh Islam suatu saat diyakini akan bersatu.
"Jokowi sering membodohi rakyat dengan berita palsu, dengan fakta-fakta palsu. Dan membayar influencer sama buzzer yang pada dasarnya menyesatkan rakyat, bukan mencerdaskan rakyat. Enggak ada loh pemimpin di Indonesia menggunakan buzzer sama influencer, karena dia pingin rakyat kita cerdas. Jadi, ini waktunya perubahan akan tiba. Waktunya Indonesia berubah untuk lebih baik," terang Rizal.
Rizal pun membeberkan yang akan dilakukan ketika Jokowi jatuh dari kekuasaannya. Yakni, menurunkan harga BBM, menurunkan tarif listrik, menstabilkan kebutuhan pokok, menaikkan kredit UKM, dan membereskan utang.
Selain itu kata Rizal, perubahan lainnya, yakni mengadakan pemilu yang lebih adil, serta tidak ada lagi ambang batas Pemilu.
"Jadi harus ada syok terapi, harus ada yang dipenjarain habis ini pemimpin. Seperti di Korea, 5 mantan presiden, 3 jenderal, dipenjarakan karena Korupsi. Indonesia perlu syok terapi, karena penyakit KKN ini sudah ganas selama Jokowi dibiarkan berkembang biak," pungkas Rizal.
Sementara itu, Amien Rais mengatakan, gerakan perubahan yang digagasnya bersama Rizal Ramli tidak terbesit harus mencecerkan darah walaupun setitik.
"Jangan sampai. Karena itu tergantung kepada sekarang sikap bagaimana saudara Jokowi ini melakukan reaksi kepada yang kita sampaikan ini," kata Amien.
Oleh karena itu kata Amien, saat ini menunggu reaksi dari Presiden Jokowi, apakah akan berubah menjadi membaik dan tidak arogan, atau tidak.
"Mister Jokowi, anda perlu memilih dua hal. Segera suka rela mundur, atau anda menghadapi rakyat," pungkas Amien.
Aktivis Marwan Batubara menambahkan, hingga saat ini, sudah banyak pelanggaran hukum dan kejahatan yang menurut ukuran konstitusi sudah sangat layak Jokowi dimakzulkan. Apalagi, Petisi 100 sudah membeberkan daftar pelanggaran kejahatan yang dilakukan di era Jokowi.
"Oke kita tidak bisa lagi pakai lewat DPR, tapi gerakan rakyat itu juga jangan dinilai itu tidak konstitusional, itu juga sesuatu yang konstitusional. Dan itu lah yang mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan. Dan kita berharap sebetulnya, semua tokoh2 oposisi, yang selama ini juga sudah bersuara itu bisa bergabung dengan kita. Untuk bagaimana ini bisa segera terwujud," kata Marwan.
Marwan memastikan, tokoh-tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 juga akan bergabung dengan gerakan perubahan Rizal Ramli dan Amien Rais.
"Kita mungkin bisa mengingatkan para konglomerat itu untuk hati-hati dengan apa yang sedang disuarakan rakyat. Jangan coba untuk mempertahankan pemimpin yang sudah bermasalah, yang sarat dengan kejahatan jukum. Jadi ini peringatan juga untuk bukan sekadar Jokowi, tapi juga untuk para konglomerat yang dukung Jokowi yang tergabung dalam oligarki kekuasaan," pungkas Marwan.
