Berita

Polusi udara di Jakarta/Net

Publika

Udara Jakarta Bisa Bikin Bengek, Penyumbang Udara Kotor Sektor Transportasi

MINGGU, 13 AGUSTUS 2023 | 11:39 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

JAKARTA hari ini menjadi pembicaraan nasional dan dunia, sangat terkenal, termahsyur, menjadi bahan pembicaraan emak-emak dari Sumbawa hingga Depok. Tapi sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi dan kota dengan kualitas udara paling kotor nomor satu di dunia.

KLHK menyebut penyebab utamanya adalah sektor transportasi. Dengan demikian, maka transportasi menjadi penyumbang separuh dari kandungan polusi di udara, separuh dari kandungan logam berat di udara Jakarta, separuh dari kandungan bahan bahan beracun dan berbahaya di udara Jakarta.

Presiden Jokowi menyatakan pentingnya mempercepat pemindahan ibukota negara (IKN) sebagai solusi mengatasi udara kotor Jakarta. Presiden buru-buru ke China untuk membujuk investor agar segera menginvestasikan uangnya di IKN.


Presiden menjamin akan banyak fasilitas dan insentif bagi investor dari negara. Tapi dugaan saya, investor China belum yakin dengan semua jaminan pemerintah. Kalau investor China percaya, mereka tentu sudah lama masuk ke IKN bersama megaproyek kereta cepat.

Sebelumnya usaha mempercepat pembangunan IKN telah dirancang melalui APBN. Proposal APBN telah disampaikan kepada internasional dengan dua sasaran utama, yakni dana Sovereign Wealth Fund (SWF), dan Softbank Fund. Namun Menteri Keuangan gagal dalam berburu dana-dana ini.

Jika IKN gagal dan tidak ada kemajuan sama sekali, maka Jakarta akan makin padat, makin macet, konsumsi BBM meningkat pesat, akibatnya udara Jakarta makin pengap, dan semua ini terus berlangsung di depan mata tanpa jalan keluar.

Megaproyek pemerintah di bidang transportasi seperti MRT, LRT, dan berbagai transportasi massal gagal berkejaran dengan perkembangan kendaraan pribadi dan angkutan logistik yang menggunakan BBM. Akibatnya Jakarta jika difoto dari udara seperti mesin pabrik dan langit Jakarta seperti cerobong asapnya. Mengerikan.

Hanya tersisa satu jalan untuk menekan udara kotor jakarta, yakni kurangi penggunaan BBM sekarang juga. Bagaimana caranya silakan dipikirkan.

Kalau belajar dari kasus Covid-19, maka Jakarta bisa pembatasan secara terbatas. Misal PNS dan Pegawai BUMN bisa diliburkan 3 hari kerja, cukup masuk 2 hari saja. Paling tidak selama 3 bulan penuh.

Langkah lain, untuk sementara waktu hanya mobil dan motor listrik yang boleh leluasa putar-putar Jakarta. Mobil dan motor BBM sebaiknya dibatasi sekarang. Wani ora?

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya