Berita

Analis politik, Hendri Satrio/RMOL

Politik

Batas Minimum Usia Capres-Cawapres Diuji MK, Hensat: Samakan Saja dengan Usia Pemilih Pemula

SABTU, 12 AGUSTUS 2023 | 23:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Batas minimum usia Capres-Cawapres Pasal dalam 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu yang digugat sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK), turut disorot analis politik Hendri Satrio.

Sosok yang karib disapa Hensat itu menilai, gugatan yang dilayangkan 5 pihak yang terdiri dari kalangan parpol maupun individu, memohon batas minimum usia Capres-Cawapres antara rentang 21 hingga 35 tahun.

"Ya daripada diubah ke usia tertentu, lebih baik ikuti saja aturan Undang-undang (UU)," ujar Hensat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/8).


Menurutnya, dalam UU Pemilu jelas mengatur batas minimum usia Capres-Cawapres adalah 40 tahun. Namun, jika terdapat dorongan agar aturan itu diubah, maka diperlukan landasan hukum yang kuat.

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu memaparkan, konstitusi mengamanatkan perlindungan dan pemenuhan hak rakyat memilih maupun dipilih.

Atas dasar itu, Hensat mendorong agar batas usia Capres-Cawapres disamakan dengan batas usia pemilih pemula, yakni 17 tahun.

"Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya tujuh belas tahun atau sudah/pernah kawin. Jadi samakan saja batas usia Capres dan Cawapres dengan batas usia pemilih," tuturnya.

"Ini juga akan menghindari gugatan-gugatan lainnya mengenai batas usia. Batas usia Capres dan Cawapres setara dengan batas usia pemilih menurut saya memenuhi asas keadilan dan kesetaraan," demikian Hensat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya