Tidak Boleh Lambat, Bawaslu Harus Responsif Terhadap Aduan Masyarakat

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diingatkan untuk responsif terhadap masuknya aduan masyarakat, terkait pelanggaran Pemilu 2024. Pasalnya, berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya Bawaslu dianggap lambat merespons aduan masyarakat.

Demikian disampaikan mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Alhamid dalam sebuah webinar bertajuk “Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024” pada Sabtu (12/8).

“Sekarang kan teknologi informasi super canggih, super cepat, super responsif. Jadi, sayang sekali kalau Bawaslu diadukan ke Dewan Etik gara-gara dianggap tidak cepat merespons aduan,” kata Muhammad.

Menurutnya, Bawaslu harus proaktif ketimbang menunggu aduan masyarakat yang masuk. Sehingga, Bawaslu justru bisa ikut mencegah potensi terjadinya pelanggaran pemilu.

“Saya sudah beri catatan di akhir memo jabatan saya sebagai Ketua DKPP bahwa untuk Bawaslu sebagian besar aduan ke Dewan Etik itu dianggap tidak cepat merespon aduan pelanggaran,” tegasnya.

Muhammad berharap Bawaslu bisa lebih responsif dan tegas dalam menindak pelanggaran pemilu. Sebab, Presiden Joko Widodo dalam sebuah rapat terbatas bersama Penyelenggara Pemilu menekankan hal tersebut.

“Tindak dan selesaikan pelanggaran dengan tegas, pegang teguh integritas, adil dan tidak memihak. Itu arahan Presiden,” pungkasnya.