Ketua MPR RI Bambang Soesatyo/RMOL
. Semua pihak diminta untuk tidak menaruh rasa curiga terkait adanya wacana MPR untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Terlebih, Amandemen UUD 1945 diwacanakan setelah Pemilu 2024.
Permintaan itu disampaikan langsung Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8).
“Jadi jangan berpikir, 'Waduh MPR sedang berupaya untuk melakukan (amandemen), nggak ada! Kita kan mau bahas setelah pemilu, setelah pileg dan pilpres (2024). Jadi jangan pakai kacamata curiga," tegas Bamsoet.
Bamsoet juga menegaskan, wacana Amandemen UUD 1945 bukan dalam konteks MPR berupaya memperpanjang atau memperpendek masa jabatan setiap lembaga negara, termasuk Presiden.
Menurutnya, wacana Amandemen UUD 1945 akan membahas mekanisme jika penundaan Pemilu terjadi karena suatu bencana besar menimpa negara. Sebab, hingga saat ini belum ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur hal itu.
"Bahasanya adalah bagaimana kita menyiapkan SOP (
Standard Operational Procedure), mekanisme apabila nanti kalau terjadi sesuatu dan lain hal, mekanisme keadaan kepentingan mendesak, hal-hal tidak diatur dalam UUD bagaimana mengaturnya. Tidak sekarang," demikian Bamsoet.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan dalam keterangannya juga sudah menegaskan tidak ada Amandemen UUD 1945 sebelum Pemilu. “Tidak ada wacana amandemen sampai pemilu tahun depan,” tandas Syarief.
