Berita

Presiden Kenya, William Ruto/Net

Dunia

Presiden Kenya Desak Pembentukan Bank Non-Blok yang Terpisah dari IMF dan World Bank

JUMAT, 11 AGUSTUS 2023 | 15:49 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pembentukan organisasi perbankan baru yang terpisah dari IMF dan World Bank sangat diperlukan untuk mewujudkan reformasi hijau dalam sistem keuangan global.

Gagasan itu dikemukakan oleh Presiden Kenya William Ruto dalam sebuah wawancara dengan Financial Times di bulan Juni yang dikutip redaksi pada Jumat (11/8).

Ruto menilai bahwa pinjaman yang dikeluarkan Bank Dunia dan IMF hanya diperuntukkan untuk kepentingan negara-negara kaya dan gagal menyelesaikan krisis iklim yang dihadapi dunia saat ini.


Oleh sebab itu, dalam pertemuan dengan para pemimpin dunia di Paratis, Ruto menyarankan agar sebuah mekanisme keuangan yang baru dapat dibentuk secara khusus untuk menanggulangi perubahan iklim.

"Kita perlu menuntaskan perjanjian Paris. Perlu ada mekanisme baru yang tidak dikendalikan oleh pemegang saham atau tidak tunduk pada kepentingan negara mana pun," tegasnya.

Ruto menjelaskan bahwa mekanisme itu bisa berbentuk bank hijau global yang didanai oleh pajak dan pungutan yang dibayarkan negara anggota berdasarkan banyaknya bahan bakar fosil yang digunakan.

Menurutnya, bank baru tersebut adalah kunci untuk memastikan bahwa negara-negara seperti Kenya tidak menambah hutang besar dalam upaya untuk mengurangi emisi dan mengubah sistem energi mereka.

"Orang Afrika tidak berakhir dengan membayar delapan kali lipat untuk pinjaman dari negara kaya. Kami ingin membayar sama untuk semua orang," tegasnya.

Ruto mengatakan telah mendiskusikan proposalnya tentang bank hijau global dengan para pemimpin internasional termasuk presiden Prancis Emmanuel Macron, yang menjadi tuan rumah KTT Paris.

Kenya menghabiskan 10 miliar dolar atau Rp 152 triliun pertahun untuk membayar hutang kepada IMF dan World Bank.

Pendahulu Ruto, Uhuru Kenyatta bergerak mendekati China dan memperoleh banyak pinjaman dari negara itu.

Sementara Ruto yang terkenal pro Barat bulan Mei lalu menyarankan agar para pemimpin Afrika meninggalkan dolar AS untuk merestrukturisasi perekonomian di kawasan itu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya