Hilirisasi Dilanjutkan, Jokowi Klaim Hasilkan Untung Rp510 Triliun

Pemerintah berkomitmen terus melakukan hilirisasi industri demi memberikan nilai tambah di dalam negeri.

Hal ini ditegaskan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan kepada awak media usai meninjau LRT Jabodebek, di Stasiun Jati Mulya, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/8).

"Negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira tidak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri,” tegas Presiden Jokowi.

Sejak 1 Januari 2020, pemerintah telah menghentikan ekspor bijih nikel. Lalu pada 10 Juni 2023, pemerintah juga memberlakukan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan menghentikan ekspor tembaga mentah. Penghentian ekspor bahan mentah tersebut disebut mampu meningkatkan nilai ekspor secara signifikan.

“Kalau hitungan kita ya, saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi, menjadi Rp510 triliun,” tegas Jokowi.

Peningkatan nilai ekspor tersebut, juga memicu peningkatan pendapatan negara, mulai dari sektor perpajakan seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung saja, dari Rp17 triliun sama yang Rp510 triliun, gede mana?” tanya Jokowi.