Berita

Cuplikan Film Barbie/Net

Dunia

Kuwait Larang Pemutaran Film "Barbie" dan "Talk to Me"

KAMIS, 10 AGUSTUS 2023 | 16:08 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Film bioskop terkenal seperti "Barbie" dan "Talk to Me" dilarang penayangannya oleh Komite Sensor Sinematik Kementerian Penerangan Kuwait.

Keputusan larangan tersebut diumumkan oleh Wakil Menteri Pers dan Publikasi Kuwait, Lafy Al-Subei'e dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan Kuwait News Agency (KUNA) pada Rabu (9/8).

Al-Subei'e menuduh kedua film membawa gagasan yang tidak dapat diterima dan jika dibiarkan mampu mendistorsi nilai-nilai masyarakat Kuwait.


"Oleh sebab itu, Komite melarang pemutaran film 'Barbie' dan 'Talk to Me' untuk melindungi etika publik dan tradisi sosial Kuwait," ujarnya.

Biasanya, kata Al-Subei'e, pihak komite melakukan penyensoran untuk film asing yang akan ditayangkan. Tetapi untuk film yang membawa konsep asing yang tidak sejalan dengan identitas negara akan ditolak izin pemutarannya.

"Sebuah film yang membawa pesan atau perilaku yang tidak dapat diterima, maka itu akan dilarang," tegasnya.

Dia menambahkan, bahwa aturan penyortiran film oleh Kuwait berlaku untuk seluruh produksi bioskop luar negeri.

Film Wagner Bros, Barbie yang terkenal hingga memperoleh pendapatan kotor lebih dari Rp 15 trilun, tidak hanya dilarang di Kuwait, tetapi juga Lebanon.

Alasannya, karena Barbie dinilai mempromosikan homoseksualitas dan transformasi seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai iman dan moralitas.

Sementara itu film horor A24 "Talk to Me" memang tidak mengandung tema LGBTQ+ tetapi tetap dilarang karena kehadiran aktor trans non-biner Zoe Terakes sebagai salah satu pemeran.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya