Berita

Aksi Kamerad di depan Gedung Merah Putih KPK meminta agar Djoko Sasono yang diduga mafia proyek di Kemenhub segera diperiksa/RMOL

Nusantara

Diduga Mafia Proyek, Kamerad Minta KPK Periksa Djoko Sasono

KAMIS, 10 AGUSTUS 2023 | 14:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak agar KPK memeriksa mantan Sekjen Kemenhub Djoko Sasono yang diduga mafia proyek di lingkungan Kemenhub.

Desakan ini disampaikan langsung melalui aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis siang (10/8).

Koordinator Aksi Kamerad, Sueb mengatakan, kinerja baik Kemenhub tercoreng dengan adanya dugaan mafia proyek di internal Kemenhub.


Berdasarkan analisis Kamerad, kata Sueb, Djoko Sasono selaku Sekjen Kemenhub periode 2018-2022 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah sosok di balik mafia proyek yang berkeliaran di beberapa proyek di Direktorat Jenderal (Ditjen) di Kemenhub.

"Bahkan diduga mafia proyek, Agus Rudi Rachman alias Agus Kuncoro kerap memakai nama institusi negara untuk penetrasi ke dalam internal Kemenhub," ujar Sueb saat berorasi di atas mobil komando.

Sueb menjelaskan, pihaknya melihat pola yang dilakukan Djoko Sasono melalui Agus Kuncoro sangat kasar, bahkan tidak segan-segan mengancam posisi pejabat akan dimutasikan jika tidak mengikuti kemauan Djoko Sasono melalui Agus Kuncoro.

"Saking brutalnya pola yang dimainkan, Agus Kuncoro pernah ditegur dan mengurangi aktifitas atas nama dirinya. Namun, itu hanya sementara, agar tidak terendus, Agus memakai nama orang lain," beber Sueb.

Atas dasar analisis tersebut, Kamerad mendesak KPK untuk segera memanggil mafia proyek di Kemenhub, yakni Djoko Sasono, Agus Kuncoro dan kroninya.

"Kami mendesak KPK untuk segera memeriksa Djoko Sasono dan Agus Kuncoro atas dasar dugaan mafia proyek di beberapa Ditjen Kemenhub. Tangkap Djoko Sasono dan Agus Kuncoro agar citra baik Kemenhub tetap terjaga," tegas Sueb menutup.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya