Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fahira Idris/Ist
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menjamin hak pendidikan para santri Pondok Pesantren Al Zaytun usai penetapan pimpinan pondok pesantren tersebut, Panji Gumilang, sebagai tersangka penistaan agama.
Kemenag mendapat tugas untuk melakukan pembinaan bagi guru dan santri di sana. Pembinaan tersebut termasuk untuk mengawasi proses pembelajaran Al Zaytun secara ketat.
Menanggapi hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fahira Idris mengaku bersyukur. Dia pun berterima kasih kepada Pemerintah dan Polri yang telah menangani kasus ini secara holistik.
Bukan hanya proses penegakan hukumnya yang sudah berjalan proporsional, tetapi hal-hal terkait lainnya misalnya persoalan administrasi terutama proses belajar mengajar di Ponpes Al-Zaytun juga tertangani dengan baik.
"Penugasan yang diberikan Pemerintah kepada Kemenag untuk mendampingi dan membina Ponpes Al-Zaytun, memastikan keberlangsungan pendidikan sekitar 5.000 santri tidak terganggu pascapenetapan Panji Gumilang sebagai tersangka adalah langkah yang tepat,” ujar Fahira lewat keterangan tertulisnya, Selasa (8/8).
Menurut Senator Jakarta itu, kegiatan yang ada di Ponpes Al-Zaytun harus terus berjalan. Namun, tentunya harus dilakukan berbagai penyesuaian dan asesmen atau penilaian terhadap semua sisi pembelajaran di Ponpes Al-Zaytun sesuai undang-undang dan peraturan terkait lainnya.
Proses asesmen ini, lanjut Fahira, menjadi momentum yang tepat untuk melakukan pendampingan kepada semua tenaga pendidik dan peserta didik yang ada di Ponpes Al-Zaytun. Termasuk penilaian terhadap pola mengajar, cara mengajar, cara rekrutmen, hingga memastikan nilai-nilai ideologi yang diajarkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
“Untuk itu, umat terutama para orang tua santri yang anaknya sedang menimba ilmu di Ponpes Al-Zaytun, tidak perlu khawatir dan bisa lebih tenang, karena saat ini, sistem pengajarannya sudah dalam pengawasan langsung Kemenag,” tandasnya.
