Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Skandal Rp349 T di Kemenkeu Hanya Akan Jadi Dongeng?

SELASA, 08 AGUSTUS 2023 | 11:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Skandal transaksi Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berpotensi hanya akan menjadi dongeng. Sebab, hingga saat ini tidak ada tindaklanjut yang jelas setelah diungkap ke publik beberapa waktu lalu.

"Saya melihat skandal Rp349 T hanya akan menjadi dongeng saja, bahkan hanya akan menjadi pemantik bagi Mahfud MD untuk menaikkan elektabilitasnya," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/8).

Saiful menilai, transaksi janggal Rp349 T di Kemenkeu hanya jadi panggung bagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Sebab, pengungkapan kasus ini dinilai susah dilakukan.


"Skandal Rp349 T seperti sinetron yang tidak akan ada ujungnya. Ia hanya menarik disimak tapi susah untuk dibuktikan, semua serba sandiwara yang tidak akan mudah untuk diungkap kepada publik," tutur Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat skandal Rp349 T di Kemenkeu akan menjadi sejarah buruk dan kelam kalau tidak kunjung tuntas. Karena selain memakan energi yang cukup besar, juga akan dicatat dalam ingatan publik bahwa pejabat publik sedang bersandiwara di hadapan rakyatnya dan tidak pernah terungkap siapa pelakunya.

"Meskipun pada akhirnya tidak jelas ujungnya, publik tetap berharap skandal 349 T dapat diungkap. Jika megakorupsi 349 T pada akhirnya hanya akan menjadi sebuah dongeng, maka rakyat tidak segan-segan akan mengutuk pelaku dan sutradaranya menjadi batu. Karena skandal 349 T hanyalah sebuah isu dan tidak jelas pangkal dan ujungnya," pungkas Saiful.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya