Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Ist
Perbedaan pandangan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief soal penentuan bakal cawapres Anies Baswedan mengindikasikan tanda-tanda perpecahan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Demikian analisis Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/8).
“Ini tanda-tanda perpecahan di Koalisi Perubahan,” kata Ujang.
Ujang berpandangan, bakal cawapres pendamping Anies Baswedan sedianya ditentukan sebelum masa pendaftaran capres-cawapres ke KPU RI. Dengan catatan, jika tiga partai anggota KPP sudah menyepakati siapa figur yang diusung sebagai bacawapres.
“Mestinya, kalau mereka sudah tanda tangan di atas materai berkoalisi Nasdem, PKS, Demokrat ya harus berani memunculkan nama cawapres Anies sejak dini. Karena apalagi yang ditunggu? Kalau memang betul-betul koalisi perubahan itu kompak,” ujar pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu.
Namun begitu, Ujang menilai ketiga parpol KPP agaknya belum menemukan titik temu tentang figur bacawapres yang akan diusung untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Setidaknya hal itu dapat dilihat dari manuver ketiga partai hingga saat ini.
“Nasdem dan PKS masih goyang-goyang, ingin (bacawapres) dari pihak luar (koalisi), sedangkan Demokrat ingin AHY, walaupun ketiga partai itu menyerahkan kepada Anies soal cawapresnya,” tandas Ujang.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya menginginkan penentuan cawapres pendamping Anies Baswedan dideklarasikan di pada akhir masa pendaftaran capres-cawapres ke KPU RI. Sebab menurutnya, konstelasi politik Pilpres 2024 masih sangat cair.
Sementara itu, Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief tidak setuju dengan keinginan Surya Paloh. Demokrat ingin bacawapres dideklarasikan sebelum masa pendaftaran.
