Berita

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan/Ist

Politik

Jika Perbedaan Demokrat dan Nasdem Tak Diantisipasi, Anies Berpotensi Gagal Nyapres

SENIN, 07 AGUSTUS 2023 | 17:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perbedaan keinginan di antara anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), dalam hal ini Partai Nasdem dan Demokrat, soal pengumuman bakal cawapres pendamping Anies Baswedan berpotensi memicu perpecahan.

Partai Nasdem menginginkan agar bacawapres dideklarasikan pada last minutes, sedangkan Demokrat ingin deklarasi bacawapres dilakukan di awal.

“Jika ini tidak di-maintenance dengan baik, perbedaan kedua partai ini bisa sangat ekstrem dan potensial terbelah,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (7/8).


Adi berpandangan, sejak awal, Demokrat dan Nasdem agaknya mempunyai prinsip yang berbeda soal cawapres. Demokrat masuk "mazhab" diumumkan di awal. Sedangkan Nasdem "mazhab" di tikungan akhir.

“Bahkan Demokrat dan Nasdem sering berselisih soal alasan elektabilitas Anies yang stagnan bahkan cenderung bebas. Kedua partai ini saling tuding,” jelas Adi.

Tak hanya itu, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga menyebut Partai Demokrat dan Nasdem kelihatan berjarak dalam beberapa hal. Meskipun, keretakan itu kerap dibantah oleh kedua partai, yang menganggapnya sebatas dinamika biasa.

Atas dasar itu, Adi menilai bahwa apabila Demokrat dan Nasdem tidak bisa menekan ego masing-masing, maka Anies Baswedan berpotensi gagal menjadi bakal capres karena koalisi pecah.

“Potensial begitu (Anies gagal jadi capres),” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya