Berita

Pemimpin junta Niger, Jenderal Abdourahamane Tchiani/Net

Dunia

Khawatir Ancaman Intervensi ECOWAS, Junta Tutup Wilayah Udara Niger

SENIN, 07 AGUSTUS 2023 | 14:22 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Wilayah udara Niger resmi ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut, menyusul ancaman intervensi militer blok regional Afrika Barat, ECOWAS, setelah tenggat waktu yang diberikan gagal dipenuhi.

Kabar itu diumumkan oleh jurubicara junta dalam siaran televisi pemerintah Niger pada Minggu malam (6/8).

Disebutkan bahwa ancaman intervensi ECOWAS memaksa mereka menutup wilayah udara untuk menjamin keselamatan penduduk dan para pendukungnya.


"Menghadapi ancaman intervensi yang semakin nyata, wilayah udara Nigeria ditutup efektif mulai hari ini," ungkap jurubicara tersebut, seperti dimuat The Guardian.

Ia juga mengungkap kesiapan junta menghadapi serangan ECOWAS dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.

“Angkatan bersenjata Niger dan semua pasukan pertahanan dan keamanan kami, didukung oleh dukungan rakyat kami yang tak henti-hentinya, siap untuk mempertahankan keutuhan wilayah kami,” paparnya.

Sementara itu, para kepala pertahanan ECOWAS telah menyetujui kemungkinan rencana aksi militer, termasuk kapan dan di mana akan menyerang, jika presiden terpilih Niger, Mohamed Bazoum tidak dibebaskan sebelum hari Minggu (6/8).

Ancaman militer ECOWAS telah memicu kekhawatiran akan konflik lebih lanjut di wilayah yang sudah rapuh karena pemberontakan jihadis mematikan.

Jika intervensi benar-benar terjadi, maka konflik Niger akan semakin rumit karena junta Mali dan Burkina Faso sudah berjanji akan ikut berperang jika negara tetangganya tersebut diserang.

Kudeta di Niger merupakan penggulingan pemerintahan demokratis ketujuh di Afrika Barat dan Tengah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Penegakan kembali pemerintahan demokratis Niger sangat penting bagi negara-negara Barat, sebab mereka memiliki kepentingan ekonomi yang besar di negara yang kaya akan sumber daya uranium tersebut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya