Berita

Pemimpin junta Niger, Jenderal Abdourahamane Tchiani/Net

Global

Khawatir Ancaman Intervensi ECOWAS, Junta Tutup Wilayah Udara Niger

SENIN, 07 AGUSTUS 2023 | 14:22 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Wilayah udara Niger resmi ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut, menyusul ancaman intervensi militer blok regional Afrika Barat, ECOWAS, setelah tenggat waktu yang diberikan gagal dipenuhi.

Kabar itu diumumkan oleh jurubicara junta dalam siaran televisi pemerintah Niger pada Minggu malam (6/8).

Disebutkan bahwa ancaman intervensi ECOWAS memaksa mereka menutup wilayah udara untuk menjamin keselamatan penduduk dan para pendukungnya.


"Menghadapi ancaman intervensi yang semakin nyata, wilayah udara Nigeria ditutup efektif mulai hari ini," ungkap jurubicara tersebut, seperti dimuat The Guardian.

Ia juga mengungkap kesiapan junta menghadapi serangan ECOWAS dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.

“Angkatan bersenjata Niger dan semua pasukan pertahanan dan keamanan kami, didukung oleh dukungan rakyat kami yang tak henti-hentinya, siap untuk mempertahankan keutuhan wilayah kami,” paparnya.

Sementara itu, para kepala pertahanan ECOWAS telah menyetujui kemungkinan rencana aksi militer, termasuk kapan dan di mana akan menyerang, jika presiden terpilih Niger, Mohamed Bazoum tidak dibebaskan sebelum hari Minggu (6/8).

Ancaman militer ECOWAS telah memicu kekhawatiran akan konflik lebih lanjut di wilayah yang sudah rapuh karena pemberontakan jihadis mematikan.

Jika intervensi benar-benar terjadi, maka konflik Niger akan semakin rumit karena junta Mali dan Burkina Faso sudah berjanji akan ikut berperang jika negara tetangganya tersebut diserang.

Kudeta di Niger merupakan penggulingan pemerintahan demokratis ketujuh di Afrika Barat dan Tengah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Penegakan kembali pemerintahan demokratis Niger sangat penting bagi negara-negara Barat, sebab mereka memiliki kepentingan ekonomi yang besar di negara yang kaya akan sumber daya uranium tersebut.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya