Berita

Potongan gambar dari video Ratna Sarumpaet soal pengaruh China dan seruan poeple power/Repro

Politik

Video Ratna Sarumpaet Soal Pengaruh China dan Ajakan People Power Kembali Beredar

SENIN, 07 AGUSTUS 2023 | 00:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Video pernyataan aktivis Ratna Sarumpaet soal pengaruh China yang semakin berkembang dan ajakan untuk people power kembali beredar di media sosial.

Dalam video berdurasi 2 menit 47 detik itu, terlihat Ratna berbicara soal pengaruh China yang bisa membahayakan anak cucu bangsa Indonesia ke depan.

"Ini bahaya benar-benar bahaya, bisa-bisa kita nanti kayak orang numpang di negeri kita sendiri. Kalau hanya numpang, kalau diusir juga bagaimana? Bagaimana dengan anak cucu kita," ujar Ratna dalam video yang beredar seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/8).


Dari penelitiannya, Ratna menilai, nyaris semua partai politik bekerja sama dengan Partai Komunis China (PKC). Sehingga, Ratna menganggap tidak ada yang melindungi bangsa Indonesia dari pengaruh China.

"Terus kemarin baru ketahuan ternyata ada uang suap dari China ke Jokowi untuk supaya mau jadi presiden, ya kan? Jadi ini sudah ditanam semua, ada kebutuhan dari Tiongkok mungkin memang mau memanfaatkan kita, memakai kita, atau merebut Tanah Air kita ini," kata Ratna.

Namun demikian kata Ratna, saat ini semua keputusan ada di rakyat. Mengingat, 20 tahun belakangan ini, banyak orang mati karena miskin.

"Kalau buat aku, people power fine. Sebab 20 tahun ini aja kita enggak tau berapa orang mati karena miskin. Jadi kita enggak perlu takut berdarah. Sebab semua perjuangan itu ada harganya. Jadi kalau kita mengatakan manja-manja nanti jangan sampai ada pertumpahan, kita enggak tau, nyawa itu di tangan tuhan, yang pasti kemudaratan seperti ini, kalau tidak kita hentikan, kita yang dimarahi Allah, kita yang akan rugi, kita yang akan habis," jelas Ratna.

Bahkan menurut Ratna, jika rakyat tidak terus menerus mengatakan kebenaran dan tidak berusaha keras menghentikan kemudaratan, maka bisa habis bangsa Indonesia.

“Ya UUD-nya sudah diubah, posisi dia sudah berbeda, MPR sudah enggak mandataris dia. Ketentuannya sudah merajalela, mau dia taruh semua, mau bikin istana lima di negara ini sekarang bisa, karena enggak yang mengarahi, karena enggak ada posisi lembaga tertinggi negara. Ini sebenarnya yang paling merugikan kita, yang menjadi kunci kerusakan itu di situ,” kata Ratna dalam videonya yang kembali beredar itu.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya