Berita

Screenshot Video Viral Sejumlah Aparat Kepolisian saat pembubaran paksa masyarakat di Masjid Raya Sumatera Barat/Repro

Nusantara

Polisi Bertindak Represif di Sumbar, PB HMI MPO Desak Kapolri Perbaiki Mental Aparat

MINGGU, 06 AGUSTUS 2023 | 21:07 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Video viral sejumlah personel kepolisian yang memasuki masjid dengan mengenakan sepatu dan seragam lengkap saat mengusir masyarakat Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) di Masjid Raya Sumatera Barat dikecam banyak pihak, salah satunya datang dari Ketua umum PB HMI MPO Mahfud Khanafi.

Mahfud mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan reformasi tidak hanya pada struktur namun juga mental para aparatnya. Pasalnya, protes yang dilakukan warga atas usulan Gubernur Sumatera Barat terkait penggunaan lahan seluas 30 ribu hektare untuk Proyek Strategis Nasional bagi PT Abaco Pasifik Indonesia berjalan damai.

“Kami meminta tindakan represif aparat kepolisian tidak terulang kembali, selain pembubaran terjadi di tempat ibadah, penangkapan pada masyarakat, mahasiswa, dan pendamping hukum, disaksikan anak di bawah umur. Ini sangat memilukan,” tegas Mahfud seperti dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (6/8).


Mahfud mengingatkan jika institusi Polri sudah jelas memiliki fungsi dan wewenang untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Namun hal tersebut kini sudah tidak ada lagi.

Ketua Umum PB HMI MPO tersebut menilai, apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan bentuk nyata kegagalan institusi Polri sebagai pengayom masyarakat dan parahnya lagi pengusiran warga di Sumatera Barat terjadi di tempat ibadah yang semestinya netral dari intervensi aparat.

“Sebagai negara demokrasi, kritik, protes, dan demonstrasi merupakan hal yang wajar, namun arogansi tersebut tidak hanya terjadi di Sumatera Barat namun juga terjadi di wilayah-wilayah lain, kasus Wadas Jawa Tengah serta penangkapan aktivis yang melakukan demonstrasi di Bima dan Dompu Nusa Tenggara Barat," pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya