Berita

Screenshot Video Viral Sejumlah Aparat Kepolisian saat pembubaran paksa masyarakat di Masjid Raya Sumatera Barat/Repro

Nusantara

Polisi Bertindak Represif di Sumbar, PB HMI MPO Desak Kapolri Perbaiki Mental Aparat

MINGGU, 06 AGUSTUS 2023 | 21:07 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Video viral sejumlah personel kepolisian yang memasuki masjid dengan mengenakan sepatu dan seragam lengkap saat mengusir masyarakat Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) di Masjid Raya Sumatera Barat dikecam banyak pihak, salah satunya datang dari Ketua umum PB HMI MPO Mahfud Khanafi.

Mahfud mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan reformasi tidak hanya pada struktur namun juga mental para aparatnya. Pasalnya, protes yang dilakukan warga atas usulan Gubernur Sumatera Barat terkait penggunaan lahan seluas 30 ribu hektare untuk Proyek Strategis Nasional bagi PT Abaco Pasifik Indonesia berjalan damai.

“Kami meminta tindakan represif aparat kepolisian tidak terulang kembali, selain pembubaran terjadi di tempat ibadah, penangkapan pada masyarakat, mahasiswa, dan pendamping hukum, disaksikan anak di bawah umur. Ini sangat memilukan,” tegas Mahfud seperti dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (6/8).


Mahfud mengingatkan jika institusi Polri sudah jelas memiliki fungsi dan wewenang untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Namun hal tersebut kini sudah tidak ada lagi.

Ketua Umum PB HMI MPO tersebut menilai, apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan bentuk nyata kegagalan institusi Polri sebagai pengayom masyarakat dan parahnya lagi pengusiran warga di Sumatera Barat terjadi di tempat ibadah yang semestinya netral dari intervensi aparat.

“Sebagai negara demokrasi, kritik, protes, dan demonstrasi merupakan hal yang wajar, namun arogansi tersebut tidak hanya terjadi di Sumatera Barat namun juga terjadi di wilayah-wilayah lain, kasus Wadas Jawa Tengah serta penangkapan aktivis yang melakukan demonstrasi di Bima dan Dompu Nusa Tenggara Barat," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya