Pernyataan Rocky Gerung dianggap mendistorsi persoalan kasus korupsi mega proyek BTS Kominfo senilai Rp8,32 triliun. Dan para politisi lebih sibuk mencari pasal agar Rocky bisa dipidanakan, hingga akhirnya mengalihkan persoalan yang sebenarnya.
Wasekjen Bidang Komunikasi dan Informatika DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Devis Abuimau Karmoy, mengatakan, dengan dalil membela Presiden Joko Widodo yang mendapat kritik dari Rocky, para politisi dari berbagai Parpol justru sibuk mencari pasal agar Rocky bisa dipidanakan.
"Ironis. Para politisi seakan ingin menyembunyikan, bahkan mengalihkan perhatian publik atas fakta hukum kasus mega korupsi BTS Kominfo yang telah menjerat mantan Menkominfo Johnny G Plate, yang juga Sekjen Partai Nasdem," kata Devis, dalam keterangannya, Minggu (6/8).
Padahal, kata dia, hingga kini Presiden Jokowi yang jadi sasaran kritik Rocky pun tak kunjung melapor ke polisi.
"Sensitifnya para politisi atas kritik Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi, membuat publik makin curiga akan adanya pengalihan isu kasus mega proyek BTS Kominfo senilai Rp8,32 triliun," kata Devis.
Bahkan, sambungnya, jumlah dana korupsi BTS yang dialirkan Irwan Hermawan ke berbagai pihak mencapai Rp243 miliar, seperti disebut dalam pemberitaan media massa. Sampai-sampai, aliran dana itu mengalir ke Nistra, seorang staf ahli Sugiono, anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI.
"Lalu, ada nama Erry, oknum di PT Pertamina Tbk, yang disebut menerima aliran dana proyek BTP Kominfo senilai Rp10 miliar. Kemudian ada Menpora Dito Ariotedjo yang juga telah diperiksa penyidik Kejaksaan Agung," urai Devis.
Sebagaimana diketahui, kata Devis, di Komisi I DPR RI, terdapat sejumlah nama, seperti Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI, Efendi Simbolon, TB Hasanudin, Meutya Hafid, Lodewijk Paulus, Nurul Arifin. Ada juga Adian Napitupulu, Fadli Zon, Prananda Paloh, Utut Adianto, bahkan ada Muhaimin Iskandar, Sjarifuddin Hasan, Hanafi Rais, serta lainnya.
"Sungguh miris, mengapa para politisi itu diam tanpa suara. Padahal jutaan rakyat di pedesaan sangat menanti hadirnya proyek BTS Kominfo itu," tandasnya.
Sebagai aktivis pemuda, dia menyerukan agar para wakil rakyat, terutama yang ada di Komisi I, tidak bungkam. Mereka harus mempergunakan kepercayaan rakyat dengan tampil mendorong Kejaksaan Agung agar terus menelusuri aliran dana BTP Kominfo yang dikorupsi.
"Daripada ribut atas kritikan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi, yang pada akhirnya dibaca publik bahwa anda sedang memainkan narasi politik untuk mentutupi kasus korupsi mega proyek BTS Kominfo," pungkas Devis.
