Berita

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nabil Haroen/Ist

Politik

Rocky Gerung Minta Maaf, Gus Nabil: Tetap Harus Ada Sanksi

MINGGU, 06 AGUSTUS 2023 | 03:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Permintaan maaf dari pengamat politik Rocky Gerung terkait kritikannya terhadap Presiden Joko Widodo yang telah bikin gaduh masyarakat tak lantas membuatnya lepas dari sanksi.

Dalam pandangan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nabil Haroen, kasus Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi menjadi catatan bagi masyarakat, tentang bagaimana seharusnya berdemokrasi.

"Mengkritik boleh saja, tapi jangan sampai mencaci maki atau menghina. Rocky Gerung telah melemparkan hinaan dan cacian, ia menciptakan gelembung kebencian di masyarakat kita. Gelembung kebencian inilah yang berbahaya, menjadi duri dalam demokrasi," ucap Gus Nabil, sapaan akrabnya, Sabtu (5/8).


Gus Nabil pun memuji sikap Presiden Jokowi yang tidak menanggapi kritikan Rocky dan menganggapnya sebagai hal kecil.

"Bagi saya, respons Presiden Jokowi sudah tepat, tidak perlu merespons," kata  Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa ini.

Namun demikian, Gus Nabil tetap meminta ada sanksi yang diberikan kepada Rocky Gerung. Baik itu sanksi hukum maupun sanksi sosial atau moral.

"Sanksi hukum biarlah menjadi fokus para penegak hukum. Masyarakat bisa memberi sanksi moral dengan tidak memberi ruang atau panggung bagi Rocky. Jika tidak ada komunitas, kampus, maupun pihak yang mengundang atau mendengarkan Rocky, maka itulah sanksi yang menyakitkan baginya," paparnya.

Usai melontarkan kritikan keras kepada Presiden Jokowi, Rocky Gerung, menggelar konferensi pers untuk menyatakan permintaan maafnya yang telah membuat gaduh.

"Saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasa saya lakukan itu di mana-mana," ucap Rocky Gerung di Jalan Doktor Kusuma Atmaja 76, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat sore (4/8).

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya