Berita

Pemimpin oposisi Rusia, Alexey Navalny/Net

Global

Pemimpin Oposisi Rusia Alexei Navalny Dijatuhi Hukuman 19 tahun Penjara

SABTU, 05 AGUSTUS 2023 | 11:36 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pengadilan di Rusia menjatuhkan hukuman 19 tahun penjara kepada pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny, atas tuduhan ekstremisme.

Putusan ini menimbulkan reaksi keras dari para pengkritik pemerintah Presiden Vladimir Putin, yang menganggapnya sebagai upaya untuk membungkam kritik dan oposisi.

Dikutip dari CNN, Sabtu (5/8), Navalny, yang telah lama menjadi kritikus vokal terhadap pemerintahan Putin dan kebijakan Kremlin, dinyatakan bersalah atas dakwaan menciptakan komunitas ekstremis, mendanai aktivitas ekstremis, dan berbagai kejahatan lainnya.


Sidang tertutup ini berlangsung di sebuah penjara dengan tingkat keamanan tinggi di wilayah Melekhovo.

Navalny menjalani hukuman 11,5 tahun di fasilitas keamanan maksimum atas penipuan dan tuduhan lain yang ia klaim sebagai upaya politis untuk membungkamnya.

Selama masa tahanan, Navalny dan para pendukungnya menyatakan bahwa penangkapan dan pemenjaraan bertujuan politik, dengan maksud untuk menghilangkan kritiknya terhadap pemerintah.

Reaksi terhadap hukuman ini datang dari para kritikus Kremlin yang dengan tegas menyuarakan keprihatinan mereka atas perlakuan buruk yang diduga dialami oleh Navalny selama masa tahanan.

"Hukuman tersebut bertujuan untuk menciptakan ketakutan dan menakut-nakuti warga Rusia lainnya agar tidak mengikuti jejak Navalny dalam mengkritik pemerintah. Putin seharusnya tidak mencapai tujuannya. Jangan kehilangan keinginan untuk melawan!" ujar para kritikus dalam pernyataannya di Telegram.

Uni Eropa juga mengutuk tindakan pihak berwenang Rusia dan menyatakan keprihatinannya atas laporan perlakuan yang tidak adil dan tindakan disipliner yang merugikan yang dialami Navalny. Mereka mendesak pemerintah Rusia untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berbicara.

"Kami mengulangi keprihatinan yang mendalam tentang laporan perlakuan buruk yang berulang kali, tindakan disipliner yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum, dan pelecehan yang setara dengan penyiksaan fisik dan psikologis oleh otoritas penjara terhadap Tuan Navalny," bunyi pernyataan tersebut.

Navalny telah menjadi simbol oposisi yang berani di Rusia. Ia diketahui pernah koma, karena menjadi korban upaya pembunuhan pada Agustus 2020 dengan agen saraf era Soviet Novichok, tuduhan keterlibatan yang telah dibantah oleh Kremlin.

Pada peringatan invasi di bulan Februari, dia menyebut perang agresi Rusia yang tidak adil melawan Ukraina, dan menyebutnya sebagai dalih yang konyol.

Sejak invasi militer Rusia ke Ukraina, pemerintah Putin semakin mengambil langkah tegas untuk menindak oposisi internal dan mengurangi kebebasan berbicara. Undang-undang yang menghambat kegiatan politik serta pembatasan pada media independen dan akses ke platform media sosial asing telah memperkuat kritik terhadap pemerintah Rusia di arena internasional.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya