Angkatan Darat AS akhirnya bergabung dengan Korps Marinir yang saat ini beroperasi tanpa pemimpin, menyebabkan kekhawatiran serius tentang kesiapan militer negara besar itu.
Delapan bulan kebuntuan politik yang berlangsung, yang dipicu oleh Senator Tommy Tuberville, telah menyebabkan penundaan promosi militer dan mengakibatkan kekosongan dalam kursi kepemimpinan tersebut.
Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengecam kebuntuan itu dan mengungkapkan keprihatinannya atas keadaan tersebut.
“Di dunia kita yang berbahaya, keamanan Amerika menuntut transisi yang tertib dan cepat dari para pemimpin militer kita yang telah dikonfirmasi. Tim hebat membutuhkan pemimpin hebat, dan itu penting untuk mempertahankan kekuatan penuh dari kekuatan tempur paling mematikan di Bumi,” katanya.
Dalam upacara serah terima antara Jenderal Randy George yang sementara akan menggantikan Jenderal James McConville, Kepala Staf Angkatan Darat yang akan segera pensiun, Menteri Austin menuturkan bahwa kelambanan dalam memilih pemimpin dapat melemahkan personelnya.
"Kegagalan untuk mengkonfirmasi para pemimpin berseragam senior kami yang sangat berkualitas melemahkan kesiapan militer kami. Itu merusak retensi kami atas beberapa perwira terbaik kami, dan itu merusak kehidupan" tambahnya.
Seperti dikutip
Anadolu Agency, Sabtu (5/8), saat ini, dua dari delapan kursi di Kepala Staf Gabungan Pentagon diduduki oleh perwira sementara, yang menciptakan ketidakstabilan dalam kepemimpinan dan dapat berdampak negatif pada operasional militer.
Selain itu, menurut Austin, sekitar 301 posisi jenderal dan perwira tinggi di berbagai cabang militer kini masih menunggu konfirmasi dari Senat.
Kebuntuan politik ini juga mempengaruhi Korps Marinir, yang saat ini dipimpin sementara oleh Jenderal Eric Smith untuk menggantikan Komandan Jenderal David Berger yang pensiun.
Penundaan promosi ini disebabkan oleh Senator Tuberville, yang telah berusaha untuk menekan Biden agar mengubah arah kebijakan Pentagon terkait cuti berbayar bagi anggota layanan militer dan tanggungan mereka untuk menerima perawatan kesehatan reproduksi, termasuk aborsi.
