Berita

Duta besar Pakistan untuk Indonesia, Muhammad Hasan saat diwawancari di Kedutaan Besar Pakistan, Kuningan, Jakarta pada Jumat, 4 Agustus 2023/RMOL

Dunia

Dubes Pakistan: Indonesia Bisa Berperan Jaga Stabilitas di Wilayah Kashmir

JUMAT, 04 AGUSTUS 2023 | 18:08 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebagai salah satu negara Muslim terbesar, Indonesia bisa mengambil peran penting dalam upaya menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah Kashmir.

Begitu yang disampaikan Duta besar Pakistan untuk Indonesia, Muhammad Hasan, kepada Kantor Berita Politik RMOL selama Peringatan Hari Eksploitasi Kashmir yang digelar di Kedutaan Besar Pakistan, Kuningan, Jakarta pada Jumat (4/8).

Selama lebih dari tujuh dekade terakhir, Kashmir terus menjadi wilayah sengketa yang diperebutkan India dan Pakistan.

Persaingan kedua negara kerap mengakibatkan bentrokan dan kekerasan yang membuat Kashmir menjadi tidak stabil.

Menurut Dubes, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi komunitas muslim di dunia, salah satunya Kashmir.

Untuk itu, dia mendorong Indonesia mengambil peran penting dalam upaya pencapaian stabilitas Kashmir melalui posisi strategis yang dibangunnya bersama India.

"Langkah pertama yang diminta Pakistan dari Indonesia adalah setidaknya berbicara dengan India untuk menghentikan tindakan yang mengancam tidak hanya Muslim Kashmir tetapi juga minoritas Muslim di India," kata Dubes.

Lebih lanjut, Dubes juga menyarankan agar Indonesia memainkan perannya di kancah internasional seperti PBB, untuk menghentikan kekejaman dan pelanggaran HAM di Kashmir serta menyelesaikan sengketa Pakistan dan India secara damai.

"Indonesia punya peran besar untuk mengangkat suara mereka mendukung orang-orang Kashmir dan mencapai solusi damai," ujarnya.

Hubungan Pakistan dan India memanas setelah New Delhi mencabut status istimewa Kashmir pada 5 Agustus 2019.

Status istimewa yang telah diterapkan selama tujuh dekade itu memberikan kewenangan pemerintah otonomi Kashmir untuk membuat aturan hukum secara mandiri.

Tetapi Perdana Menteri Narendra Modi memutuskan mencabut status itu dan menjadikan wilayah Jammu dan Kashmir sebagai wilayah persatuan.

Pakistan mengecam pencabutan status otonomi Kashmir, yang membuat hubungan diplomatik kedua negara mencapai titik terendah.

Hubungan India dan Pakistan selalu terhambat oleh konflik di Kashmir. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir dibagi dua menjadi wilayah untuk India dan Pakistan. Kedua negara kemudian bertarung untuk memperebutkan keseluruhan wilayah Kashmir.

Tercatat kedua negara telah berperang sebanyak dua kali memperebutkan wilayah Kashmir, yakni pada Perang India-Pakistan pada 1947 dan pada 1999 dalam Perang Kargil.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya