Junta Niger Akhiri Kerja Sama Militer dengan Prancis

Setelah berhasil menggulingkan kekuasaan Presiden Mohamed Bazoum, junta Niger secara resmi menghentikan kesepakatan militer dengan Prancis.

Perwakilan junta Amadou Abdramane mengumumkan pencabutan kerja sama militer tersebut melalui siaran televisi pemerintah pada Kamis (3/8)  

"Lima kesepakatan militer dengan Prancis antara 1977 hingga 2020 telah dihentikan," ungkapnya, seperti dimuat Al Arabiya.

Abdramane menambahkan bahwa pemberitahuan diplomatik akan dikirim ke Prancis terkait hal itu. Namun hingga pengumuman disiarkan, tidak ada tanggapan langsung dari pemerintah Paris.

Seperti kudeta baru-baru ini di negara tetangga Burkina Faso dan Mali, pengambilalihan militer minggu lalu di Niger terjadi di tengah gelombang sentimen anti-Prancis yang berkembang dengan beberapa penduduk setempat.

Prancis memiliki antara 1.000 dan 1.500 tentara di Niger. Mereka dikerahkan untuk membantu memerangi pemberontakan oleh kelompok-kelompok ekstremis jihadis yang telah mengacaukan wilayah Sahel Afrika Barat.

Sejak pemimpin demokratis digulingkan, Prancis memberlakukan sanksi besar-besaran untuk menekan junta agar memulihkan kekuasaan Bazoum secepatnya.

Selain itu, blok regional Afrika Barat ECOWAS juga melakukan hal sama, bahkan siap mengerahkan militer jika junta tidak kunjung menyerah.

Pemimpin junta yakni Jenderal Abdourahamane Tiani mendapat dukungan dari junta lain di Mali dan Burkina Faso. Bahkan para junta siap mengerahkan pasukan jika diperlukan.