Berita

Puing-puing bangunan yang dibakar dan dirusak massa di desa Khumujamba di pinggiran Churachandpur, di daerah yang dilanda kekerasan di negara bagian Manipur, India timur laut/Net

Global

Kekerasan di Manipur adalah Konflik Etnis, Bukan Agama

JUMAT, 04 AGUSTUS 2023 | 01:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Wilayah Manipur, India menjadi sorotan dunia internasional dalam beberapa pekan terakhir menyusul ketegangan antar etnis yang berujung pada tindakan pelecehan dan kekerasan terhadap dua orang perempuan.

Manipur adalah negara bagian di India Timur Laut yang sering disebut sebagai "Gerbang ke Timur" India. Ia memiliki luas 22.327 km persegi dan dihuni sekitar 3 juta orang.

Selama bertahun-tahun, wilayah bekas kerajaan kuno itu telah menyaksikan kekerasan dan kerusuhan berdasarkan garis etnis, masalah yang berakar pada kemerdekaan India pada Agustus 1947.


Sejak berakhirnya pemerintahan Inggris, mulai bermunculan tuntutan untuk membentuk unit administrasi terpisah atau daerah otonom.

Tuntutan yang saling bertentangan dan adanya persaingan untuk menguasai sumber daya alam diperburuk oleh adanya kelompok-kelompok politik seperti Front Pembebasan Nasional Bersatu (UNLF), sebuah kelompok Marxis bersenjata yang aktif sejak 1965, dan yang mendukung tentara Pakistan pada 1971 selama serangannya ke Bangladesh, bersamaan dengan Genosida Bangladesh yang menewaskan sebanyak 3 juta orang.

UNLF berusaha untuk mendirikan Manipur sebagai negara sosialis yang merdeka.

Yang juga aktif adalah Tentara Rakyat Manipur (MPA), awalnya dibentuk pada Februari 1987 sebagai sayap bersenjata UNLF. Tujuan mereka pada dasarnya sama dengan UNLF, meskipun sikap politiknya didasarkan pada ideologi komunis Mao Tse Tung.

Meskipun selama ini ada anggapan bahwa ketegangan itu berlandaskan agama, ternyata tidak demikian, dan bisa dipastikan ketegangan itu berakar pada etnis.

Misalnya, bentrokan yang sering pecah antara suku Meitei - yang merupakan lebih dari separuh populasi Manipur - dengan suku Naga. Meitei, yang tinggal di wilayah lembah Imphal Manipur menganggap Naga, yang tinggal di perbukitan, sebagai ancaman terus-menerus terhadap hak atas tanah mereka.

Yang juga sering berbenturan dengan Meitei adalah penduduk asli Kuki yang menuntut otonomi teritorial. Meitei telah memperingatkan bahwa putusnya Manipur tidak perlu dipertanyakan lagi.

Sementara Meitei menuntut status Scheduled Tribe atau Kasta Terdaftar, di bawah konstitusi India, sebuah instrumen yang memungkinkan percepatan pembangunan sosial-ekonomi suku-suku asli untuk membantu mereka mengatasi keterbelakangan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang ekstrem.

Suku-suku itu sendiri menentang hal ini dengan alasan bahwa pemberian status semacam itu dapat mengakibatkan Meitei yang lebih unggul secara numerik merambah tanah leluhur mereka.

Meitei merasa prihatin tentang apa yang mereka anggap sebagai pertumbuhan populasi yang "tidak normal" di perbukitan. Imigrasi ilegal dari Myanmar juga mengobarkan api.

Video mengejutkan muncul pada bulan Mei tahun ini yang menunjukkan serangan ketika dua wanita Kuki diarak telanjang oleh pria Meitei tak lama setelah desa mereka dibakar habis.

Menyusul berita penyerangan tersebut, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan insiden tersebut telah mempermalukan India dan bahwa tidak ada kesalahan yang akan diampuni.

Sedikitnya 130 orang tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia dua bulan dan seorang pria berusia 104 tahun. Lebih dari 400 orang terluka dalam putaran kekerasan terakhir ini, dan sekitar 60.000 orang dilaporkan telah mengungsi.

Sebanyak 349 gereja, sekolah, dan lembaga lainnya telah hancur atau rusak.

Pada tanggal 26 Juli baku tembak dilaporkan terjadi di distrik Moreh Manipur antara polisi dan militan.

Pemerintah India telah mengerahkan 40.000 tentara, pasukan paramiliter dan polisi ke wilayah tersebut untuk menstabilkan situasi. Jam malam telah diberlakukan, dan layanan internet ditangguhkan.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

DPR Minta Pemerintah Perkuat Insfrastruktur Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:28

Obligasi Global Perdana Danantara Laris

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:13

Legislator PDIP Ini Janji Perjuangkan Alsintan

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:57

Pengurangan Angka Pelanggaran Jadi Indikator Keberhasilan Operasi Patuh Jaya 2026

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:44

KNMP Potensi Menjawab Kebutuhan Nelayan Kecil

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:30

Sinopsis dan Kisah Kelam Clayface, Musuh Ikonik Batman

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:19

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:15

Jelang Pemilu, Oposisi Israel Klaim Netanyahu Tak Layak Pimpin Negara

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:58

Pemerintah Siapkan Skema Baru Pengadaan Energi, Negara Bakal Deal Langsung dengan Pemasok

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:57

KPU Perlu Fokus Benahi Pemilu 2029

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:53

Selengkapnya