Berita

Ketua majelis jaringan aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule/Net

Hukum

Minta Aparat Usut Kasus Kredit Macet SNP Finance, Prodem Singgung Royke Tumilaar

RABU, 02 AGUSTUS 2023 | 14:45 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule meminta agar aparat penegak hukum mendalami dugaan keterlibatan Royke Tumilaar dalam kasus kredit macet SNP Finance.

Menurut Iwan, kredit macet SNP Finance yang diduga merugikan negara sebesar Rp1,5 triliun itu, harusnya menjadi tanggung jawab Royke sebagai mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri.

“Karena bisa pengajuan kredit SNP Finance yang penuh manipulasi diduga sengaja diloloskan dengan tidak melakukan cros cek data perdagangan. Sehingga kredit tetap dikucurkan,” kata Iwan Sumule dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (1/8).


Iwan berharap penegak hukum dapat menemukan adanya dugaan “main mata” antara pejabat Bank Mandiri dengan SNP Finance pada saat itu, termasuk diduga Royke Tumilaar yang saat ini menjabat sebagai Dirut Bank BNI.

Iwan berpendapat, manajemen Bank Mandiri ketika itu diduga tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis calon debitur, potensi risiko terganggunya pemasukan calon debitur akibat kondisi ekonomi tidak diperhitungkan secara matang.

“Wajib bagi penegak hukum mengusutnya. Karena bocornya uang negara jumlahnya tidak sedikit, trilunan rupiah,” ujar Iwan.

Dalam kasus ini, lima orang direksi dan manajer SNP Finance sudah ditetapkan tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan, dan pencucian uang dalam aktivitas usahanya sebagai perusahaan pembiayaan (multifinance).

SNP Finance diketahui menerima fasilitas kredit modal kerja dari 14 bank. Salah satu dan yang paling besar berasal dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya