Berita

Ketua majelis jaringan aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule/Net

Hukum

Minta Aparat Usut Kasus Kredit Macet SNP Finance, Prodem Singgung Royke Tumilaar

RABU, 02 AGUSTUS 2023 | 14:45 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule meminta agar aparat penegak hukum mendalami dugaan keterlibatan Royke Tumilaar dalam kasus kredit macet SNP Finance.

Menurut Iwan, kredit macet SNP Finance yang diduga merugikan negara sebesar Rp1,5 triliun itu, harusnya menjadi tanggung jawab Royke sebagai mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri.

“Karena bisa pengajuan kredit SNP Finance yang penuh manipulasi diduga sengaja diloloskan dengan tidak melakukan cros cek data perdagangan. Sehingga kredit tetap dikucurkan,” kata Iwan Sumule dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (1/8).


Iwan berharap penegak hukum dapat menemukan adanya dugaan “main mata” antara pejabat Bank Mandiri dengan SNP Finance pada saat itu, termasuk diduga Royke Tumilaar yang saat ini menjabat sebagai Dirut Bank BNI.

Iwan berpendapat, manajemen Bank Mandiri ketika itu diduga tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis calon debitur, potensi risiko terganggunya pemasukan calon debitur akibat kondisi ekonomi tidak diperhitungkan secara matang.

“Wajib bagi penegak hukum mengusutnya. Karena bocornya uang negara jumlahnya tidak sedikit, trilunan rupiah,” ujar Iwan.

Dalam kasus ini, lima orang direksi dan manajer SNP Finance sudah ditetapkan tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan, dan pencucian uang dalam aktivitas usahanya sebagai perusahaan pembiayaan (multifinance).

SNP Finance diketahui menerima fasilitas kredit modal kerja dari 14 bank. Salah satu dan yang paling besar berasal dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya