Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, DR. Rizal Ramli/Net
Langkah Presiden Joko Widodo meminta China menyusun detail desain Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menuai kritik tajam dari Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, DR. Rizal Ramli.
Menurutnya, permintaan Jokowi kepada China itu menjadi bukti nyata wilayah IKN sudah diserahkan kepada China.
“Inilah bukti yang nyata, bahwa wilayah tersebut memang sudah diserahkan pada Tiongkok (China),” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (2/8).
Ekonom senior itu khawatir, kehadiran China dalam pembangunan IKN akan membuat Nusantara didesain sesuai keinginan mereka. Bukan lagi sesuai dengan kebutuhan negeri.
“Mereka lah yang menentukan detail desainnya supaya sesuai dengan keinginannya, paling tidak untuk 120 tahun ke depan,” sambung Rizal Ramli.
Presiden Jokowi telah meminta China menyusun detail desain IKN Nusantara dengan alasan negeri tirai bambu itu mempunyai pengalaman mendesain kecanggihan Kota Shenzhen.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang mendampingi Presiden Jokowi ke China pada akhir bulan lalu menjelaskan, rencana itu merupakan tindak lanjut bisikan Uni Emirat Arab (UEA).
"Menyangkut IKN, kerja sama dalam konteks perencanaan, karena tata kota yang mereka lakukan di Shenzhen itu sangat pengalaman. Di mana itu juga pihak UEA, Abu Dhabi, menyarankan kita untuk kerja sama dengan mereka (China)," tuturnya di akun Instagram
@luhut.pandjaitan, Sabtu (29/7).
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin bahkan telah diutus untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Dia akan berdiskusi langsung dengan Pemerintah Kota Shenzhen bersama Otoritas IKN.
Luhut yakin kehadiran China bisa merampungkan urusan IKN dalam waktu dekat.
"Saya pikir dalam 6 bulan proses ini selesai. Jadi, desain kota ini semua nanti akan detail, yang selama ini kita baru dapat pada tataran garis besarnya saja," tutup Luhut.
