Ketua Majelis Nasional Vietnam Vuong Dinh Hue
KETUA Majelis Nasional Vietnam Vuong Dinh Hue akan tiba di Jakarta pada tanggal 4 Agustus untuk menghadiri Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44. Pertemuan tersebut akan diselenggarakan di Jakarta pada 5-11 Agustus dengan tema “Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera”.
Selama kunjungannya dari tanggal 4-7 Agustus, Hue dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk membahas cara meningkatkan persahabatan bilateral dan kemitraan strategis antara kedua negara. Pada 5 Agustus, ia akan memberikan kuliah yang diselenggarakan oleh wadah pemikir terkemuka Indonesia, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), di Hotel Shangri-La.
Hue, yang memiliki gelar Ph.D dari University of Bratislava, Slovakia, adalah seorang politikus Vietnam dan profesor ekonomi. Ia adalah anggota Politbiro Partai Komunis Vietnam dan mantan Wakil Perdana Menteri dari tahun 2016 hingga 2020 dan Menteri Keuangan dari 2011 sampai 2013. Ia pernah bekerja sebagai dosen di Universitas Keuangan dan Akuntansi di Hanoi.
Hue adalah salah satu dari empat “pilar” kepemimpinan kolektif di negara tersebut, dengan tiga lainnya adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Presiden dan Perdana Menteri Vietnam.
Sejak menjabat sebagai Ketua pada tahun 2021, Hue telah mencoba untuk berinovasi dalam kualitas dan efisiensi operasional Majelis Nasional untuk membantu Vietnam mencapai level baru dan menjadi negara yang makmur, kuat, demokratis, adil dan beradab seperti yang dikenal saat ini. Ia dan institusinya telah melakukan upaya besar untuk memperbaharui gaya kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial ekonomi.
Majelis Nasional Vietnam (atau Quoc Hoi dalam bahasa Vietnam) adalah badan perwakilan rakyat tertinggi. Ia memiliki kekuatan untuk menyusun, mengadopsi dan mengubah konstitusi serta undang-undang. Organisasi tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk membuat undang-undang dan melaksanakan rencana serta anggaran negara. Majelis ini memainkan peran penting dalam transformasi kelembagaan.
Baik Majelis Nasional Vietnam maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia telah memainkan peran positif dalam membangun ekonomi dan negara mereka.
Vietnam dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik pada tanggal 30 Desember 1955. Di tahun 2013, kedua negara meningkatkan persahabatan mereka menjadi kemitraan strategis. Tahun lalu, kedua negara menyelesaikan negosiasi mereka tentang penetapan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka. Legislatif kedua negara akan segera meratifikasi perjanjian delimitasi ZEE.
Keduanya adalah negara anggota penting ASEAN dan berjuang untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 melalui peralihan dari industri berbasis sumber daya ke industri teknologi tinggi serta peningkatan kerja sama pendidikan dan berbagi pengetahuan antara kedua negara. Tahun lalu, perdagangan bilateral mencapai lebih dari AS$14 miliar.
Dengan populasi 98,90 juta dan produk domestik bruto (PDB) sebesar $430,77 miliar, Vietnam adalah negara terpadat ketiga dan ekonomi terbesar keempat di ASEAN. Sementara itu, Indonesia dengan 277,70 juta penduduk dan PDB sebesar $1,36 triliun, merupakan negara terpadat dan ekonomi terbesar di ASEAN. Bersama-sama, Vietnam dan Indonesia merupakan 60 persen dari total populasi ASEAN dan 45 persen dari total PDB ASEAN.
Dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, Indonesia tidak hanya menjadi ketua ASEAN 2023, tetapi juga menjadi ketua AIPA ke-44. Puan Maharani, Ketua DPR RI, menjadi Ketua Umum acara ini.
ASEAN telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan eksternal Vietnam sejak masuk ke dalam grup pada tahun 1995. Bersama dengan Indonesia, kedua negara telah memberikan kontribusi besar bagi ASEAN dan berkomitmen untuk mendorong relevansi ASEAN di tengah tantangan global. Keduanya memiliki persepsi yang sama tentang penyelesaian sengketa dengan cara damai sesuai dengan aturan internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.
Di Laut Timur atau Laut China Selatan (LCS), Vietnam merupakan negara penuntut terbesar kedua setelah China. Indonesia, yang bukan merupakan negara penuntut, memiliki pandangan yang sama dengan Vietnam bahwa semua sengketa maritim harus diselesaikan melalui cara damai dan sesuai dengan hukum internasional. Sebaliknya, China mengklaim lebih dari 90 persen LCS, termasuk beberapa bagian ZEE Indonesia, berdasarkan Peta Garis Putusnya yang kontroversial. Negara penuntut lainnya termasuk Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam dan Taiwan.
Kunjungan Hue ke Jakarta jelas menunjukkan minat kepemimpinan Vietnam dalam hubungannya dengan Indonesia. Kunjungan tersebut melambangkan semangat solidaritas dan kepercayaan antara para pemimpin kedua negara, yang bersedia untuk bahu-membahu demi kerja sama yang lebih dalam untuk kepentingan rakyat serta perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Ini akan meningkatkan kerja sama antara badan legislatif Vietnam dan Indonesia.
Demikian pula, Indonesia ingin menjalin kerja sama dengan Vietnam, tidak hanya untuk saling menguntungkan tetapi juga untuk kepentingan bersama di kawasan. Peristiwa besar seperti AIPA ke-44 dan agenda kerja sama parlementer akan mendorong kerja sama bilateral di bidang diplomasi, ekonomi, budaya dan pertukaran orang-ke-orang.
“Tujuan utama AIPA secara politis adalah untuk mendorong stabilitas kawasan dan memastikan perdamaian tetap terjaga di masa depan,” kata Putu Supadma Rudana, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, kepada kantor berita Antara baru-baru ini.
Pertemuan AIPA akan dihadiri oleh semua negara ASEAN kecuali Myanmar, 20 negara pengamat dan organisasi internasional. Sekitar 500 orang diperkirakan akan berpartisipasi dalam pertemuan Sidang Umum AIPA ke-44 ini.
Penulis adalah wartawan senior yang berdomisili di Jakarta.
