Berita

Anggota komisi IX DPR RI Putih Sari/Net

Politik

Putih Sari: Stigma dan Diskriminasi Menjadi Masalah dalam Penanggulangan TBC di Indonesia

RABU, 02 AGUSTUS 2023 | 02:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Secara prinsip, Komisi IX DPR RI mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyiapkan tempat karantina khusus bagi penderita Tuberkulosis (TBC).

Langkah ini dilakukan mengingat penyakit TBC merupakan masalah kesehatan yang serius dan lama. Di Indonesia, jumlah kasus dan kematian sebanyak masing-masing 824 ribu kasus dan 93 ribu orang meninggal per tahun atau setara dengan 11 orang meninggal per jam.

Meskipun mendukung, anggota komisi IX DPR RI Putih Sari memberikan catatan. Dia mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan perlakuan stigma dan diskriminasi yang diterima penderita TBC.


"Penting untuk memastikan agar upaya tersebut tidak meningkatkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan TBC itu di masyarakat," kata Putih Sari kepada wartawan, Selasa (1/8).

Putih Sari menyampaikan, beberapa orang dengan TBC tidak perlu di karantina, asalkan mereka patuh dalam mengikuti jadwal minum obat dan memiliki pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, penggunaan masker untuk mencegah penularan saat batuk atau bersin juga sangat disarankan.

Meskipun begitu, menurut legislator Partai Gerindra itu, dalam beberapa situasi tertentu, karantina masih dapat menjadi pilihan terutama bagi orang dengan TBC dengan kondisi yang parah, termasuk yang resisten terhadap obat, tidak memiliki dukungan keluarga, atau menghadapi kesulitan ekonomi.

Sejauh ini, lanjutnya, masih banyak orang yang kurang memahami tentang penyakit ini dan cenderung menjauhi atau bahkan mendiskriminasi orang yang mengidapnya.

"Stigma ini dapat membuat orang-orang enggan untuk mencari perawatan medis atau bahkan menyembunyikan status penyakit mereka, yang berpotensi memperburuk penyebaran TBC di masyarakat," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya