Prancis diklaim berencana untuk mengerahkan militer ke Niger di tengah upaya kudeta yang berlangsung di negara Afrika Barat tersebut. Klaim tersebut disampaikan oleh junta Niger pada Senin (31/7).
"Dalam pencarian cara dan sarana untuk campur tangan militer di Niger, Prancis dengan keterlibatan beberapa orang Niger, mengadakan pertemuan dengan kepala staf Garda Nasional Niger untuk mendapatkan yang diperlukan otorisasi politik dan militer," kata junta, seperti dimuat Mehr News Agency.
Prancis telah menanggapi tuduhan junta tentang perencanaan intervensi militer. Menteri Luar Negeri Catherine Colonna menyangkal tuduhan tersebut dan menambahkan bahwa masih mungkin mengembalikan pemerintahan sipil ke tampuk kekuasaan.
Meskipun menyangkal niat untuk menginvasi Niger, Paris telah berjanji untuk mengambil tindakan segera dan tanpa kompromi jika warga atau kepentingan Prancis diserang.
Ancaman itu diungkapkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah ribuan pendukung militer Niger berbaris melalui jalan-jalan di ibu kota Niamey dan berkumpul di luar kedutaan Prancis, mencela bekas kekuatan kolonial negara itu dan menyerbu misi diplomatiknya.
Militer Niger telah menahan presiden yang digulingkan, Mohamed Bazoum, sejak pekan lalu dalam kudeta ketujuh yang melanda negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Jenderal Abdourahamane Tiani, kepala pengawal presiden yang kuat, telah menyatakan dirinya sebagai pemimpin.
Para pemimpin kudeta menghadapi ancaman ketika Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) pada Minggu (30/7) memberi mereka waktu seminggu untuk mengembalikan kekuasaan kepada otoritas sipil atau menghadapi konsekuensi, termasuk penggunaan kekuatan.
Sementara itu, Partai Niger untuk Demokrasi dan Sosialisme yang digawangi Bazoum, telah memperingatkan bahwa negara tersebut berisiko menjadi rezim diktator dan totaliter setelah serangkaian penangkapan yang dilakukan militer terhadap pejabat tinggi sipil.
