Program Pendidikan Era Jokowi, Kompak Dikritik Prabowo dan Anies

Masih ada kekurangan pada bidang pendidikan yang berlangsung di Indonesia selama pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Hal ini, tentunya menjadi hal yang harus diperbaiki di masa depan.

Kritik tersebut disampaikan bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam puncak kegiatan Belajarraya 2023 di Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Sabtu (29/7).

Salah satu yang disorot Prabowo, adalah perbaikan termasuk peningkatan mutu para guru. Menurutnya, mutu guru saat ini masih terbilang terbelakang pada sejumlah program yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi di bawah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim.

"Pendidikan adalah kunci dari kebangkitan kita sebagai bangsa, jadi saya kira itu kita terus harus investasi di bidang pendidikan, kita harus perbaiki, kita harus bantu guru-guru untuk jadi lebih hebat," kata Prabowo.

Prabowo menganggap masih banyak kekurangan yang berlangsung pada bidang pendidikan di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Untuk itu, dia bakal mencari cara untuk menutupi kekurangan pada bidang pendidikan yang ada saat ini.

"Saya kira kita di arah yang benar tentunya kita harus terus lihat kekurangan-kekurangan dan kita harus mencari cara-cara untuk memperbaikinya," tuturnya.

Kritik senada, juga disampaikan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan.

Anies dalam acara yang sama menyampaikan, program pendidikan yang digodok era pemerintahan Jokowi minim adanya keterlibatan masyarakat.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Jokowi belakangan ini hanya mempedulikan pembayaran pajak publik dibanding melibatkan masyarakat dalam program-program pemerintahannya termasuk bidang pendidikan.

Anies memberikan perbandingan di saat dipercaya menjadi Menteri Pendidikan. Di mana, dengan program Indonesia Mengajar, dia mengajak masyarakat bersama-sama membangun pendidikan.

"Saya waktu itu ketika memulai Indonesia Mengajar, kami eksplisit menyampaikan pendidikan bukan sebagai program, pendidikan sebagai gerakan," katanya.

"Hari ini, negara bilang 'anda diam saja, kami saja yang kerjakan semuanya. Anda bayar pajak, anda nyoblos pemilu, tetapi nggak harus terlibat (bahas program)'. Yang ini harus diubah," tandasnya.