Gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rusia-Afrika ke-2 pada 27-28 Juli lalu hanya diikuti oleh negara-negara yang telah mendapat pengakuan Perserikatan Bangsa Bangsa.
Batasan itu dibuat oleh Rusia selaku tuan rumah, meskipun mendapat kritikan dari mitra Afrika Selatan dan Aljazair yang memaksa agar Front Polisario hadir dalam pertemuan puncak.
"Hanya 54 negara anggota Uni Afrika yang diakui oleh PBB yang menjadi anggota KTT ini," bunyi dokumen pengantar komunike bersama, yang diterima redaksi pada Sabtu (29/7).
Dalam KTT yang digelar untuk kedua kalinya, Rusia tetap pada sikapnya untuk tidak mengundang Front Polisario karena dinilai tidak memiliki urgensi yang dibutuhkan dalam pertemuan.
Sikap Rusia sangat berbanding terbalik dengan Uni Eropa. Organisasi ekonomi kawasan itu justru melanggar hukum internasional dengan mengundang pemimpin Polisario ke KTT Uni Eropa-Uni Afrika yang diadakan di Brussel pada Februari 2022.
Padahal, Polisario merupakan milisi di wilayah Sahara Barat yang telah dituntut Pengadilan Eropa atas kejahatan perang dan pelanggaran HAM.
Mengundang Polisario sama saja membiarkan mitra strategis Uni Eropa, yakni Maroko, diserang oleh kelompok militan.
Sebab, pemerintah Rabat telah bertahun-tahun mengalami konflik batas wilayah dengan Polisario di Sahara Barat.
Meskipun tidak ada penyataan resmi, tetapi Uni Eropa secara paradoks menyetujui dengan menawarkan kursi lipat di KTT Brussel kepada penjahat terkenal yang mengancam keamanan Maroko.
