Berita

Begawan ekonomi Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Bagai Negara Vasal, Jokowi Obral Investasi Kesehatan di IKN ke China

SABTU, 29 JULI 2023 | 13:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Istilah negara vasal disematkan ekonom senior Rizal Ramli kepada pemerintahan saat ini lantaran Presiden Joko Widodo mengobral investasi sektor kesehatan kepada pengusaha-pengusaha China.

RR, sapaan Rizal Ramli menilai, kebijakan investasi pemerintahan Jokowi sudah salah kaprah, karena sektor yang terbilang strategis malah mau dioper ke pihak asing.

"Bagai vasal state, beri offering atau upeti supaya penduduk China bisa beli tanah di IKN, dan omnibus law Kesehatan agar China investasi rumah sakit, masukkan dokter-dokter, peralatan medis, obat-obatan ke Indonesia," kata Rizal Ramli dikutip melalui akun Twitternya, Sabtu (29/7).


Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menjelaskan, dibanding Indonesia, negara-negara tetangga justru membuat kebijakan investasi yang ketat, apalagi mengenai sektor ekonomi strategis.

"Negara seperti Singapura, Korea, dan Thailand menerima pendapatan dan devisa besar dari bisnis kesehatan," tuturnya.

Menurut mantan Menko Kemaritiman RI itu, pemerintah patut mencontoh kebijakan beberapa negara tersebut untuk pengembangan ekonomi di sektor kesehatan, bukan malah sebaliknya.

"Indonesia seharusnya bisa lebih besar (menerima pendapatan dan devisa di sektor kesehatan), karena penduduk sangat besar. Tentu perlu pembenahan regulasi tentang jasa kesehatan," katanya.

"Bukan beri karpet merah kepada RS dan dokter-dokter China. Rusak, Trisakti hanya jadi slogan!" demikian Rizal menambahkan.

Jokowi menawarkan investasi sektor kesehatan di IKN kepada pengusaha China saat bertemu sejumlah pimpinan perusahaan China, di Chengdu, Jumat (28/7).

Kepala Negara mengatakan, ada 34 ribu hektare lahan di IKN yang siap dimasuki investor properti, kesehatan rumah sakit, pendidikan, dan juga infrastruktur. 

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya