Pendukung dari seluruh negeri bergabung dalam unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), menuntut pengunduran diri PM Sheik Hasina/Net
Ribuan orang berunjuk rasa di Dhaka pada Jumat (28/7) waktu setempat. Mereka memenuhi ruas jalan-jalan utama kota itu sambil berteriak menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheik Hasina.
Mereka kebanyakan adalah pendukung oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang menyerukan pemilihan umum segera dilakukan di bawah pemerintahan sementara.
Partai oposisi lainnya mengorganisir demonstrasi serupa sementara Liga Awami yang berkuasa mengumumkan “unjuk rasa perdamaian” paralel, meningkatkan ketegangan politik di negara itu.
BNP menuduh polisi melakukan penggerebekan di Dhaka untuk menggagalkan unjuk rasa.
"Lebih dari 500 pemimpin dan aktivis kami telah ditangkap dalam dua hari terakhir meskipun partai berulang kali menyerukan protes damai," kata pemimpin BNP Mirza Abbas kepada wartawan, Kamis, seperti dikutip dari
EFE.Namun polisi menyangkalnya, mengatakan lebih dari 350 orang ditangkap di Dhaka pekan ini karena kejahatan.
"Kami tidak menangkap orang yang tidak bersalah,” kata juru bicara kepolisian Dhaka Faruk Hossain.
"Kami melakukan gerakan ini untuk menjaga keamanan masyarakat," katanya, menambahkan Muslim Syiah berencana mengadakan prosesi berkabung pada Sabtu.
“Kami sedang bekerja agar tidak ada yang melakukan kegiatan subversif dalam prosesi atau demonstrasi politik ini,” tambahnya.
BNP telah mendorong Hasina untuk mundur dan menuntut segera dilakukan pemilihan yang dijadwalkan pada Januari 2024 di bawah pemerintahan sementara yang netral, permintaan yang ditolak pemerintah.
"Tuntutan satu poin BNP adalah pemulihan demokrasi di Bangladesh.... Ini hanya dapat dicapai melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, yang tidak mungkin dilakukan di bawah rezim saat ini," kata pemimpin senior BNP Abdul Moyeen Khan.
"Pemerintah ini harus mengundurkan diri dan memberi jalan bagi pemilihan umum yang bebas dan adil di bawah pemerintahan sementara, hanya melalui itu kita dapat memulihkan pemerintahan rakyat di Bangladesh," ujarnya.
Hasina, yang memegang kendali ketat atas negara Asia Selatan itu sejak berkuasa pada 2009, dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan menekan perbedaan pendapat serta memenjarakan para kritikus termasuk banyak pendukung oposisi utama.
Saingan berat Hasina dan mantan perdana menteri Khaleda diizinkan tinggal di rumah di Dhaka di bawah ketentuan khusus sejak merebaknya pandemi Covid-19 tetapi dilarang bergabung dengan aktivitas politik apa pun.
