Berita

Pendukung dari seluruh negeri bergabung dalam unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), menuntut pengunduran diri PM Sheik Hasina/Net

Global

Ribuan Orang Penuhi Jalan Utama di Dhaka, Tuntut Pengunduran Diri PM Sheik Hasina

SABTU, 29 JULI 2023 | 13:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ribuan orang berunjuk rasa di Dhaka pada Jumat (28/7) waktu setempat. Mereka memenuhi ruas jalan-jalan utama kota itu sambil berteriak menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheik Hasina.

Mereka kebanyakan adalah pendukung oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang menyerukan pemilihan umum segera dilakukan di bawah pemerintahan sementara.

Partai oposisi lainnya mengorganisir demonstrasi serupa sementara Liga Awami yang berkuasa mengumumkan “unjuk rasa perdamaian” paralel, meningkatkan ketegangan politik di negara itu.


BNP menuduh polisi melakukan penggerebekan di Dhaka untuk menggagalkan unjuk rasa.

"Lebih dari 500 pemimpin dan aktivis kami telah ditangkap dalam dua hari terakhir meskipun partai berulang kali menyerukan protes damai," kata pemimpin BNP Mirza Abbas kepada wartawan, Kamis, seperti dikutip dari EFE.

Namun polisi menyangkalnya, mengatakan lebih dari 350 orang ditangkap di Dhaka pekan ini karena kejahatan.

"Kami tidak menangkap orang yang tidak bersalah,” kata juru bicara kepolisian Dhaka Faruk Hossain.

"Kami melakukan gerakan ini untuk menjaga keamanan masyarakat," katanya, menambahkan Muslim Syiah berencana mengadakan prosesi berkabung pada Sabtu.

“Kami sedang bekerja agar tidak ada yang melakukan kegiatan subversif dalam prosesi atau demonstrasi politik ini,” tambahnya.

BNP telah mendorong Hasina untuk mundur dan menuntut segera dilakukan pemilihan yang dijadwalkan pada Januari 2024 di bawah pemerintahan sementara yang netral, permintaan yang ditolak pemerintah.

"Tuntutan satu poin BNP adalah pemulihan demokrasi di Bangladesh.... Ini hanya dapat dicapai melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, yang tidak mungkin dilakukan di bawah rezim saat ini," kata pemimpin senior BNP Abdul Moyeen Khan.

"Pemerintah ini harus mengundurkan diri dan memberi jalan bagi pemilihan umum yang bebas dan adil di bawah pemerintahan sementara, hanya melalui itu kita dapat memulihkan pemerintahan rakyat di Bangladesh," ujarnya.

Hasina, yang memegang kendali ketat atas negara Asia Selatan itu sejak berkuasa pada 2009, dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan menekan perbedaan pendapat serta memenjarakan para kritikus termasuk banyak pendukung oposisi utama.

Saingan berat Hasina dan mantan perdana menteri Khaleda diizinkan tinggal di rumah di Dhaka di bawah ketentuan khusus sejak merebaknya pandemi Covid-19 tetapi dilarang bergabung dengan aktivitas politik apa pun.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya