Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Inggris Mulai Selidiki Kasus Salah Kirim Email ke Mali

SABTU, 29 JULI 2023 | 08:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Inggris  mulai melakukan investigasi terkait banyaknya email yang ditujukan untuk militer AS namun berakhir di Mali, sebuah negara Afrika Barat yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia.

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan (MoD) mengatakan pada Jumat (28/7) bahwa pihaknya telah membuka penyelidikan setelah sejumlah kecil email secara keliru diteruskan ke domain email yang salah karena pejabat terkait melakukan kesalahan pengetikan.

Namun ia yakin, kesalahan tersebut tidak akan membahayakan.


“Kami yakin mereka tidak mengandung informasi apa pun yang dapat membahayakan keamanan operasional atau data teknis," katanya, seperti dikutip dari RT, Sabtu (29/7).

“Semua informasi sensitif dibagikan pada sistem yang dirancang untuk meminimalkan risiko penyesatan,” tambah juru bicara itu.

Kementerian Pertahanan tidak menyebutkan nama domain yang "salah" tersebut. Namun, awal bulan ini, Financial Times mengungkapkan bahwa jutaan email Pentagon telah berakhir di server di Mali, karena kesamaan antara domain militer AS (.mil) dan negara Afrika (.ml).

Pengusaha internet Belanda Johannes Zuurbier, yang mengelola domain internet pemerintah Mali baru-baru ini, mengatakan kepada FT bahwa dia pertama kali mengetahui masalah tersebut hampir sepuluh tahun lalu dan mencoba memperingatkan Pentagon.

Media Inggris menganggap informasi tersebut sebagai sesuatu yang lucu pada saat itu. BBC bahkan memberi tajuk utama "You've Got Mali", plesetan dari komedi romantis tahun 1998 yang dibintangi Tom Hanks dan Meg Ryan.

Pemerintah militer Bamako telah membina hubungan yang lebih dekat dengan Rusia sejak kudeta Mali tahun 2021. Meskipun tidak ada aliansi militer formal antara Rusia dan Moskow, Presiden Sementara Assimi Goita telah membuat kontrak dengan perusahaan militer swasta kontroversial Wagner untuk layanan keamanan.

Pemerintah di Bamako juga berusaha memutuskan hubungan dengan bekas kekuatan kolonial Perancis, mengeluarkan penjaga perdamaian Perancis bulan lalu dan menghapus bahasa Perancis sebagai bahasa resmi awal pekan ini.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya