Berita

Ilustrasi/Net

Global

Inggris Mulai Selidiki Kasus Salah Kirim Email ke Mali

SABTU, 29 JULI 2023 | 08:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Inggris  mulai melakukan investigasi terkait banyaknya email yang ditujukan untuk militer AS namun berakhir di Mali, sebuah negara Afrika Barat yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia.

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan (MoD) mengatakan pada Jumat (28/7) bahwa pihaknya telah membuka penyelidikan setelah sejumlah kecil email secara keliru diteruskan ke domain email yang salah karena pejabat terkait melakukan kesalahan pengetikan.

Namun ia yakin, kesalahan tersebut tidak akan membahayakan.


“Kami yakin mereka tidak mengandung informasi apa pun yang dapat membahayakan keamanan operasional atau data teknis," katanya, seperti dikutip dari RT, Sabtu (29/7).

“Semua informasi sensitif dibagikan pada sistem yang dirancang untuk meminimalkan risiko penyesatan,” tambah juru bicara itu.

Kementerian Pertahanan tidak menyebutkan nama domain yang "salah" tersebut. Namun, awal bulan ini, Financial Times mengungkapkan bahwa jutaan email Pentagon telah berakhir di server di Mali, karena kesamaan antara domain militer AS (.mil) dan negara Afrika (.ml).

Pengusaha internet Belanda Johannes Zuurbier, yang mengelola domain internet pemerintah Mali baru-baru ini, mengatakan kepada FT bahwa dia pertama kali mengetahui masalah tersebut hampir sepuluh tahun lalu dan mencoba memperingatkan Pentagon.

Media Inggris menganggap informasi tersebut sebagai sesuatu yang lucu pada saat itu. BBC bahkan memberi tajuk utama "You've Got Mali", plesetan dari komedi romantis tahun 1998 yang dibintangi Tom Hanks dan Meg Ryan.

Pemerintah militer Bamako telah membina hubungan yang lebih dekat dengan Rusia sejak kudeta Mali tahun 2021. Meskipun tidak ada aliansi militer formal antara Rusia dan Moskow, Presiden Sementara Assimi Goita telah membuat kontrak dengan perusahaan militer swasta kontroversial Wagner untuk layanan keamanan.

Pemerintah di Bamako juga berusaha memutuskan hubungan dengan bekas kekuatan kolonial Perancis, mengeluarkan penjaga perdamaian Perancis bulan lalu dan menghapus bahasa Perancis sebagai bahasa resmi awal pekan ini.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya