Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Inggris Mulai Selidiki Kasus Salah Kirim Email ke Mali

SABTU, 29 JULI 2023 | 08:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Inggris  mulai melakukan investigasi terkait banyaknya email yang ditujukan untuk militer AS namun berakhir di Mali, sebuah negara Afrika Barat yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia.

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan (MoD) mengatakan pada Jumat (28/7) bahwa pihaknya telah membuka penyelidikan setelah sejumlah kecil email secara keliru diteruskan ke domain email yang salah karena pejabat terkait melakukan kesalahan pengetikan.

Namun ia yakin, kesalahan tersebut tidak akan membahayakan.

“Kami yakin mereka tidak mengandung informasi apa pun yang dapat membahayakan keamanan operasional atau data teknis," katanya, seperti dikutip dari RT, Sabtu (29/7).

“Semua informasi sensitif dibagikan pada sistem yang dirancang untuk meminimalkan risiko penyesatan,” tambah juru bicara itu.

Kementerian Pertahanan tidak menyebutkan nama domain yang "salah" tersebut. Namun, awal bulan ini, Financial Times mengungkapkan bahwa jutaan email Pentagon telah berakhir di server di Mali, karena kesamaan antara domain militer AS (.mil) dan negara Afrika (.ml).

Pengusaha internet Belanda Johannes Zuurbier, yang mengelola domain internet pemerintah Mali baru-baru ini, mengatakan kepada FT bahwa dia pertama kali mengetahui masalah tersebut hampir sepuluh tahun lalu dan mencoba memperingatkan Pentagon.

Media Inggris menganggap informasi tersebut sebagai sesuatu yang lucu pada saat itu. BBC bahkan memberi tajuk utama "You've Got Mali", plesetan dari komedi romantis tahun 1998 yang dibintangi Tom Hanks dan Meg Ryan.

Pemerintah militer Bamako telah membina hubungan yang lebih dekat dengan Rusia sejak kudeta Mali tahun 2021. Meskipun tidak ada aliansi militer formal antara Rusia dan Moskow, Presiden Sementara Assimi Goita telah membuat kontrak dengan perusahaan militer swasta kontroversial Wagner untuk layanan keamanan.

Pemerintah di Bamako juga berusaha memutuskan hubungan dengan bekas kekuatan kolonial Perancis, mengeluarkan penjaga perdamaian Perancis bulan lalu dan menghapus bahasa Perancis sebagai bahasa resmi awal pekan ini.

Populer

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

UPDATE

3 Komisioner Bawaslu Kota Blitar Dilaporkan ke DKPP

Selasa, 05 November 2024 | 03:58

Menteri Hukum Tegaskan Jakarta Masih Ibukota Negara

Selasa, 05 November 2024 | 03:40

Catalunya Gantikan Valencia Gelar Seri Pamungkas MotoGP 2024

Selasa, 05 November 2024 | 03:22

Demokrat Bentuk Satgas untuk Amankan Pilkada di Jakarta, Jabar, hingga Banten

Selasa, 05 November 2024 | 02:57

MAKI: Debat Harusnya untuk Jual Program, Bukan Saling Menyerang

Selasa, 05 November 2024 | 02:22

Dubes Mohamed Trabelsi: Hatem El Mekki Bukti Kedekatan Hubungan Indonesia dan Tunisia

Selasa, 05 November 2024 | 02:09

Polisi Gelar Makan Siang Gratis untuk Siswa Berkebutuhan Khusus

Selasa, 05 November 2024 | 01:54

Ancelotti Minta LaLiga Dihentikan

Selasa, 05 November 2024 | 01:36

Pelajar yang Hanyut di Sungai Citanduy Ditemukan Warga Tersangkut di Batu

Selasa, 05 November 2024 | 01:21

Pendidikan Berkualitas Kunci Pengentasan Kemiskinan

Selasa, 05 November 2024 | 00:59

Selengkapnya