Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Inggris Mulai Selidiki Kasus Salah Kirim Email ke Mali

SABTU, 29 JULI 2023 | 08:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Inggris  mulai melakukan investigasi terkait banyaknya email yang ditujukan untuk militer AS namun berakhir di Mali, sebuah negara Afrika Barat yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia.

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan (MoD) mengatakan pada Jumat (28/7) bahwa pihaknya telah membuka penyelidikan setelah sejumlah kecil email secara keliru diteruskan ke domain email yang salah karena pejabat terkait melakukan kesalahan pengetikan.

Namun ia yakin, kesalahan tersebut tidak akan membahayakan.


“Kami yakin mereka tidak mengandung informasi apa pun yang dapat membahayakan keamanan operasional atau data teknis," katanya, seperti dikutip dari RT, Sabtu (29/7).

“Semua informasi sensitif dibagikan pada sistem yang dirancang untuk meminimalkan risiko penyesatan,” tambah juru bicara itu.

Kementerian Pertahanan tidak menyebutkan nama domain yang "salah" tersebut. Namun, awal bulan ini, Financial Times mengungkapkan bahwa jutaan email Pentagon telah berakhir di server di Mali, karena kesamaan antara domain militer AS (.mil) dan negara Afrika (.ml).

Pengusaha internet Belanda Johannes Zuurbier, yang mengelola domain internet pemerintah Mali baru-baru ini, mengatakan kepada FT bahwa dia pertama kali mengetahui masalah tersebut hampir sepuluh tahun lalu dan mencoba memperingatkan Pentagon.

Media Inggris menganggap informasi tersebut sebagai sesuatu yang lucu pada saat itu. BBC bahkan memberi tajuk utama "You've Got Mali", plesetan dari komedi romantis tahun 1998 yang dibintangi Tom Hanks dan Meg Ryan.

Pemerintah militer Bamako telah membina hubungan yang lebih dekat dengan Rusia sejak kudeta Mali tahun 2021. Meskipun tidak ada aliansi militer formal antara Rusia dan Moskow, Presiden Sementara Assimi Goita telah membuat kontrak dengan perusahaan militer swasta kontroversial Wagner untuk layanan keamanan.

Pemerintah di Bamako juga berusaha memutuskan hubungan dengan bekas kekuatan kolonial Perancis, mengeluarkan penjaga perdamaian Perancis bulan lalu dan menghapus bahasa Perancis sebagai bahasa resmi awal pekan ini.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya