Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Inggris Mulai Selidiki Kasus Salah Kirim Email ke Mali

SABTU, 29 JULI 2023 | 08:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Inggris  mulai melakukan investigasi terkait banyaknya email yang ditujukan untuk militer AS namun berakhir di Mali, sebuah negara Afrika Barat yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia.

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan (MoD) mengatakan pada Jumat (28/7) bahwa pihaknya telah membuka penyelidikan setelah sejumlah kecil email secara keliru diteruskan ke domain email yang salah karena pejabat terkait melakukan kesalahan pengetikan.

Namun ia yakin, kesalahan tersebut tidak akan membahayakan.


“Kami yakin mereka tidak mengandung informasi apa pun yang dapat membahayakan keamanan operasional atau data teknis," katanya, seperti dikutip dari RT, Sabtu (29/7).

“Semua informasi sensitif dibagikan pada sistem yang dirancang untuk meminimalkan risiko penyesatan,” tambah juru bicara itu.

Kementerian Pertahanan tidak menyebutkan nama domain yang "salah" tersebut. Namun, awal bulan ini, Financial Times mengungkapkan bahwa jutaan email Pentagon telah berakhir di server di Mali, karena kesamaan antara domain militer AS (.mil) dan negara Afrika (.ml).

Pengusaha internet Belanda Johannes Zuurbier, yang mengelola domain internet pemerintah Mali baru-baru ini, mengatakan kepada FT bahwa dia pertama kali mengetahui masalah tersebut hampir sepuluh tahun lalu dan mencoba memperingatkan Pentagon.

Media Inggris menganggap informasi tersebut sebagai sesuatu yang lucu pada saat itu. BBC bahkan memberi tajuk utama "You've Got Mali", plesetan dari komedi romantis tahun 1998 yang dibintangi Tom Hanks dan Meg Ryan.

Pemerintah militer Bamako telah membina hubungan yang lebih dekat dengan Rusia sejak kudeta Mali tahun 2021. Meskipun tidak ada aliansi militer formal antara Rusia dan Moskow, Presiden Sementara Assimi Goita telah membuat kontrak dengan perusahaan militer swasta kontroversial Wagner untuk layanan keamanan.

Pemerintah di Bamako juga berusaha memutuskan hubungan dengan bekas kekuatan kolonial Perancis, mengeluarkan penjaga perdamaian Perancis bulan lalu dan menghapus bahasa Perancis sebagai bahasa resmi awal pekan ini.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya