Berita

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo /RMOL

Hukum

Usai Viral Bicara Soal Partai, Pengamat Minta Menkominfo Budi Arie Dicopot

JUMAT, 28 JULI 2023 | 02:29 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi soal partai politik perlu berhitung matang agar tidak kalah dan kalau kalah ancamannya penjara, tidak pantas untuk dikatakan.

Oleh karena itu, Budi Arie yang juga Ketua Umum (Ketum) relawan Pro Jokowi (Projo) sebaiknya mundur dari jabatannya.

Kira-kira begitu tanggapan Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo dalam menyikapi pernyataan Budi Arie akhir-akhir ini.


"Pernyataan ini membahayakan posisi pemerintah. Sebagai menteri komunikasi seharusnya tidak bicara seperti itu, model komunikasi seperti itu bukan cara komunikasi sekelas menteri. Karenanya, hemat saya, Presiden Joko Widodo segera mencopot Budi Arie menggantinya dengan orang yang lebih berkualitas dan berintegritas," kata Karyono Wibowo kepada redaksi, Kamis (27/7).

Dalam video yang viral, awalnya Budi bicara soal adanya ketakutan orang-orang partai politik (Parpol) akan dipenjara, jika kalah pada kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Di video itu, Budi Arie mengatakan, menjelang 2024 ini, semua kekuatan termasuk Parpol, sangat berhitung dan berhati-hati.

"Mengapa? Karena kalau kalah, meleset bos, masuk penjara. Kalau kalah masuk penjara itu," kata Budi Arie.

Karena, sambung dia, semua politisi maupun Parpol memiliki banyak permasalahan selama ini.

"Kita tau lah, kita nggak usah pura-pura dalam perahu nih. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah, jadi 2024 ini semua partai politik pasti berhitung matang nggak boleh kalah, kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik," pungkas Budi Arie.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya