Kritik Wacana Marketplace Guru, Legislator PAN: Tidak Menjawab Kepastian Nasib Honorer

Wacana kebijakan marketplace guru yang ditawarkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim tidak bisa memberikan kepastian terhadap nasib guru honorer.

Begitu kritik anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki. Dia menilai, metode tersebut tidak akan menjawab kepastian nasib honorer karena semua akan diserahkan kepada sekolah.

"Metode marketplace sangat tergantung pihak sekolah, kapan dan siapa guru yang mereka butuhkan. Dengan demikian tidak bisa memastikan kapan guru honorer, khususnya kategori P1 yang masih tersisa itu diselesaikan pengangkatannya," ujar Zainuddin kepada wartawan, Kamis (27/7).

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan, jalur pertama bagi guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kategori P1 yang sudah lama menunggu pengangkatan juga terkendala belum mendapat penempatan.

"Padahal sudah diminta oleh Komisi X DPR RI, harus diangkat semua akhir Oktober 2023," katanya.

Tak hanya itu, kata Zainuddin, salah satu yang menjadi persoalan dengan kebijakan marketplace guru adalah gaji. Menurutnya, regulasi yang ada masih perlu disinkronisasi.

"Juga masih ada aturan tentang penetapan gaji yang harus disinkronisasi. Di satu sisi Menteri Keuangan mengeluarkan PMK 212/PMK.07/2022 yang menegaskan bahwa gaji dan tunjangan guru ASN P3K atas biaya APBN melalui DAU," ujarnya.

"Namun, di sisi lain ada Perpres 98 Tahun 2020 dan Permendagri No. 6 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa gaji dan tunjangan ASN P3K dibebankan kepada pemerintah daerah," pungkasnya.

Adapun Mendikbudristek Nadiem Makarim menawarkan program marketplace guru, semacam platform berisi database calon guru yang sudah pernah mengikuti seleksi ASN PPPK yang lolos passing grade, namun belum dapat formasi ataupun lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan yang dinilai layak menjadi guru PPPK.

Ke depan, sekolah dapat merekrut guru sesuai formasi yang disediakan pemerintah pusat dengan mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tanpa bergantung pada rekrutmen guru ASN secara nasional.