Berita

Menko PMK Muhadjir Effendy bersama warga Muhammadiyah penerima rumah yang merupakan hasil kerja sama MUBP PP Muhammadiyah dengan BTN dan BP Tapera/Ist

Bisnis

Gandeng BTN dan BP Tapera, 2 Ribu Rumah Disediakan untuk Warga Muhammadiyah

RABU, 26 JULI 2023 | 11:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sebanyak 2.000 unit rumah disediakan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero dan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk warga Muhammadiyah.

Hal ini merupakan realisasi dari kerja sama kedua lembaga itu dengan Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (MEBP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Penandatanganan kerja sama disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi Bisnis dan Industri.


Menko Muhadjir mengatakan, kerja sama antara PP Muhammadiyah bersama dengan BTN dan BP Tapera merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang saling berbagi manfaat.

"Mudah-mudahan ini menjadi kerja sama yang saling membagi manfaat. Kita mensukseskan program pemerintah sekaligus ikut mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni terutama untuk warga Muhammadiyah," kata Muhadjir, Rabu (26/7).

Slogan yang diusung dalam penandatanganan kerja sama ini adalah  "Wujudkan Rumah Bagi Warga Muhammadiyah". Tujuannya membantu seluruh warga Muhammadiyah untuk mendapatkan rumah impian.

Dalam kerja sama tahap awal ini, pihak BP Tapera bersama BTN menyediakan stok rumah sebanyak 2.000 unit sampai akhir tahun 2023. Sampai saat ini sudah disalurkan total sebanyak 403 rumah yang diakadkan dengan program pembiayaan perumahan Tapera, dengan rincian 30 rumah di Jabodetabek dan 373 rumah di luar Jabodetabek.

Rumah tersebut disalurkan kepada peserta pekerja mandiri Muhammadiyah dengan penghasilan rendah. Para pekerja mandiri mulai dari ustad hingga penceramah dan pengusaha kecil warga Muhammadiyah bisa membeli rumah dengan harga murah lewat Program Tabungan Rumah Tapera.

Peserta akan mendapatkan akses pembiayaan rumah yang murah dalam bentuk kredit perumahan rakyat (KPR) dengan DP 1 persen dari harga rumah dan bunga flat 5% hingga 20 tahun.

Hadir dalam acara itu antara lain, Komisaris Utama BTN Chandra M Hamzah, Dirut BTN Nixon LP Napitupulu, Komisioner BP Tapera Adi Setianto, Ketua Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah Arief Budimanta, Sekretaris Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah Andie Megantara.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya