Berita

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin dalam wawancara ekslusif dengan Kantor Berita Politik RMOL di ruang kerjanya pada Selasa, 25 Juli 2023/RMOL

Dunia

Dubes Vasyl Ajak Indonesia Bergabung dalam Formula Perdamaian Zelensky

SELASA, 25 JULI 2023 | 20:19 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dukungan konkret Indonesia terhadap Ukraina diharapkan dapat terwujud melalui implementasi sepuluh formula perdamaian Presiden Volodymyr Zelensky yang diluncurkan selama KTT G20 di Bali tahun lalu.

Hal itu disampaikan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, dalam wawancara eksklusif dengan Kantor Berita Politik RMOL pada Selasa (25/7).

Menurut Dubes, upaya negosiasi dengan Federasi Rusia akan sulit dilakukan. Sehingga, bergabung dalam mekanisme perdamaian Ukraina adalah salah satu jalan keluarnya.


Indonesia, disebut Dubes, dapat bergabung dalam beberapa poin yang tercantum di formula perdamaian Zelensky.

"Saya sangat ingin Indonesia mengambil keputusan untuk bergabung dengan inisiatif perdamaian Zelensky. Anda dapat bergabung dengan satu, dua, atau tiga poin, atau semuanya. Anda tinggal memilih mana yang Anda dukung," ujarnya.

Dubes menyoroti salah satu poin, di mana Indonesia mungkin bisa mengambil peran lebih di dalamnya. Itu berkaitan dengan ketahanan pangan.

"Jika ketahanan energi atau ketahanan pangan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Indonesia. Bergabunglah dengan poin ketahanan pangan," tegas Vasyl.

Sejak diperkenalkan oleh Zelensky, Dubes mengaku telah mengajak Indonesia ikut bergabung dalam formula perdamaian. Tetapi hingga kini belum mendapat jawaban.

"Saya belum menerima tanggapan sama sekali dari Indonesia," ungkapnya.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa saat ini negaranya tengah mempersiapkan KTT Perdamaian Global yang akan merujuk pada sepuluh formula perdamaian Zelensky.

"Ini akan digelar tahun ini, mungkin di musim panas atau musim gugur. Saya masih belum tahu informasi persisnya," kata Vasyl.

Dia menambahkan, Indonesia dapat ikut serta karena salah satu poin yang akan dibahas adalah ketahanan pangan.

"Akan dibicarakan mekanisme untuk memastikan keamanan pangan bagi negara-negara, wilayah dan negara paling rentan di dunia. Jadi Indonesia bisa berperan apa saja dalam hal ini," tuturnya.

Tahun lalu, Zelensky memperkenalkan sepuluh mekanisme untuk mencapai perdamaian dan mengakhiri perang.

Itu terdiri dari keamanan radiasi dan nuklir, ketahanan pangan, keamanan energi, pembebasan semua tahanan individu, memulihkan integritas teritorial Ukraina, penarikan pasukan Rusia, keadilan, pencegahan ekosida, pencegahan eskalasi konflik, dan konfirmasi berakhirnya perang.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya