Berita

Tentara bayaran Wagner Group/Net

Dunia

AS Sanksi Menhan Mali karena Fasilitasi Kehadiran Tentara Wagner

SELASA, 25 JULI 2023 | 14:27 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Mali, Kolonel Sadio Camara, dan dua pejabat militer lainnya atas hubungan mereka dengan tentara bayaran Wagner Group.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Senin (24/7) mengumumkan, sanksi tersebut menargetkan Menhan Camara bersama Kepala Staf Angkatan Udara, Kolonel Alou Bou Diarra dan Wakil Kepala Staf Letnan Kolonel Adama Bagayoko.

Ketiganya disebut telah memfasilitasi dan memperluas kehadiran Wagner di Mali sejak Desember 2021, yang memperkeruh situasi keamanan. Bahkan sejak kehadiran Wagner di Mali, AS mencatat adanya kenaikan 278 persen kematian warga sipil.


“Banyak dari kematian itu adalah akibat operasi yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Mali bersama anggota Grup Wagner,” kata Blinken, seperti dikutip Al Jazeera.

Dalam pernyataan terpisah, pejabat Departemen Keuangan AS, Brian Nelson juga mengatakan pejabat Mali telah berperan penting dalam memfasilitasi kubu Wagner Group selama dua tahun terakhir.

“Para pejabat ini telah membuat orang-orang mereka rentan terhadap kegiatan destabilisasi dan pelanggaran hak asasi manusia Grup Wagner sambil membuka jalan bagi eksploitasi sumber daya kedaulatan negara mereka untuk kepentingan operasi Grup Wagner di Ukraina,” kata Nelson.

Selama bertahun-tahun, AS dan sekutunya telah menargetkan Grup Wagner dan mereka yang mendukungnya dengan sanksi. Pekan lalu, Inggris memberikan sanksi kepada 13 orang yang terkait dengan Grup Wagner di Republik Afrika Tengah, Mali, dan Sudan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya