Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Hingga Pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU Koalisi Masih Cair

SELASA, 25 JULI 2023 | 06:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Peluang koalisi berubah masih terbuka hingga batas akhir pendaftaran pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, hal itu terjadi karena Golkar dan PAN hingga kini belum menentukan arah koalisi. Dua partai itu belum jelas akan tetap membentuk koalisi sendiri atau bergabung ke koalisi yang sudah ada.

"Golkar dan PAN pada dasarnya bisa membentuk koalisi untuk mengusung pasangan Capres-Cawapres. Sebab dua partai ini dapat memenuhi PT 20 persen," demikian pendapat Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/7).


Meski demikian, jelas Jamiluddin, dua partai itu mengalami kendala dalam memilih Capres. Sebab elektabilitas kader dua partai itu jauh di bawah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Dan bila berkoalisi, tampaknya tidak pede mengusung kadernya.

Karena itu, Golkar dan PAN tampaknya lebih pede menyodorkan kader menjadi Cawapres ke PDIP atau KKIR. Namun, sambutan dari PDIP dan KKIR masih dingin.

"Karena itu, koalisi yang kemungkinan masih berubah hanya PDIP dan KKIR. Golkar dan PAN akan berlabuh ke PDIP atau KKIR bila kadernya menjadi Cawapres," jelas Jamiluddin.

Menurut dia, tentu tidak mudah, karena untuk menjadi Cawapres Ganjar akan berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri. Apalagi PPP juga sudah menyodorkan Sandiaga Uno untuk mendampingi Ganjar. Artinya, semakin menyulitkan Golkar dan PAN menyodorkan kader ke PDIP.

Bukan hanya itu, hal sama juga akan terjadi ke KKIR. Golkar dan PAN akan menghadapi Muhaimin Iskandar bila ingin menjadi Cawapres di KKIR. Cak Imin juga menginginkan posisi Cawapres, tentu akan menutup rapat posisi itu.

"Ia tampaknya tidak akan merelakan posisi Cawapres kepada Golkar atau PAN," pungkasnya

Sementara KPP tampaknya akan tetap diisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sebab, Golkar dan PAN tidak punya nyali bergabung ke KPP. Dua partai itu masih berlindung pada Joko Widodo.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya