Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Hingga Pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU Koalisi Masih Cair

SELASA, 25 JULI 2023 | 06:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Peluang koalisi berubah masih terbuka hingga batas akhir pendaftaran pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, hal itu terjadi karena Golkar dan PAN hingga kini belum menentukan arah koalisi. Dua partai itu belum jelas akan tetap membentuk koalisi sendiri atau bergabung ke koalisi yang sudah ada.

"Golkar dan PAN pada dasarnya bisa membentuk koalisi untuk mengusung pasangan Capres-Cawapres. Sebab dua partai ini dapat memenuhi PT 20 persen," demikian pendapat Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/7).


Meski demikian, jelas Jamiluddin, dua partai itu mengalami kendala dalam memilih Capres. Sebab elektabilitas kader dua partai itu jauh di bawah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Dan bila berkoalisi, tampaknya tidak pede mengusung kadernya.

Karena itu, Golkar dan PAN tampaknya lebih pede menyodorkan kader menjadi Cawapres ke PDIP atau KKIR. Namun, sambutan dari PDIP dan KKIR masih dingin.

"Karena itu, koalisi yang kemungkinan masih berubah hanya PDIP dan KKIR. Golkar dan PAN akan berlabuh ke PDIP atau KKIR bila kadernya menjadi Cawapres," jelas Jamiluddin.

Menurut dia, tentu tidak mudah, karena untuk menjadi Cawapres Ganjar akan berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri. Apalagi PPP juga sudah menyodorkan Sandiaga Uno untuk mendampingi Ganjar. Artinya, semakin menyulitkan Golkar dan PAN menyodorkan kader ke PDIP.

Bukan hanya itu, hal sama juga akan terjadi ke KKIR. Golkar dan PAN akan menghadapi Muhaimin Iskandar bila ingin menjadi Cawapres di KKIR. Cak Imin juga menginginkan posisi Cawapres, tentu akan menutup rapat posisi itu.

"Ia tampaknya tidak akan merelakan posisi Cawapres kepada Golkar atau PAN," pungkasnya

Sementara KPP tampaknya akan tetap diisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sebab, Golkar dan PAN tidak punya nyali bergabung ke KPP. Dua partai itu masih berlindung pada Joko Widodo.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya