Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Hingga Pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU Koalisi Masih Cair

SELASA, 25 JULI 2023 | 06:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Peluang koalisi berubah masih terbuka hingga batas akhir pendaftaran pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, hal itu terjadi karena Golkar dan PAN hingga kini belum menentukan arah koalisi. Dua partai itu belum jelas akan tetap membentuk koalisi sendiri atau bergabung ke koalisi yang sudah ada.

"Golkar dan PAN pada dasarnya bisa membentuk koalisi untuk mengusung pasangan Capres-Cawapres. Sebab dua partai ini dapat memenuhi PT 20 persen," demikian pendapat Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/7).


Meski demikian, jelas Jamiluddin, dua partai itu mengalami kendala dalam memilih Capres. Sebab elektabilitas kader dua partai itu jauh di bawah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Dan bila berkoalisi, tampaknya tidak pede mengusung kadernya.

Karena itu, Golkar dan PAN tampaknya lebih pede menyodorkan kader menjadi Cawapres ke PDIP atau KKIR. Namun, sambutan dari PDIP dan KKIR masih dingin.

"Karena itu, koalisi yang kemungkinan masih berubah hanya PDIP dan KKIR. Golkar dan PAN akan berlabuh ke PDIP atau KKIR bila kadernya menjadi Cawapres," jelas Jamiluddin.

Menurut dia, tentu tidak mudah, karena untuk menjadi Cawapres Ganjar akan berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri. Apalagi PPP juga sudah menyodorkan Sandiaga Uno untuk mendampingi Ganjar. Artinya, semakin menyulitkan Golkar dan PAN menyodorkan kader ke PDIP.

Bukan hanya itu, hal sama juga akan terjadi ke KKIR. Golkar dan PAN akan menghadapi Muhaimin Iskandar bila ingin menjadi Cawapres di KKIR. Cak Imin juga menginginkan posisi Cawapres, tentu akan menutup rapat posisi itu.

"Ia tampaknya tidak akan merelakan posisi Cawapres kepada Golkar atau PAN," pungkasnya

Sementara KPP tampaknya akan tetap diisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sebab, Golkar dan PAN tidak punya nyali bergabung ke KPP. Dua partai itu masih berlindung pada Joko Widodo.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya