Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Hingga Pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU Koalisi Masih Cair

SELASA, 25 JULI 2023 | 06:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Peluang koalisi berubah masih terbuka hingga batas akhir pendaftaran pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, hal itu terjadi karena Golkar dan PAN hingga kini belum menentukan arah koalisi. Dua partai itu belum jelas akan tetap membentuk koalisi sendiri atau bergabung ke koalisi yang sudah ada.

"Golkar dan PAN pada dasarnya bisa membentuk koalisi untuk mengusung pasangan Capres-Cawapres. Sebab dua partai ini dapat memenuhi PT 20 persen," demikian pendapat Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/7).


Meski demikian, jelas Jamiluddin, dua partai itu mengalami kendala dalam memilih Capres. Sebab elektabilitas kader dua partai itu jauh di bawah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Dan bila berkoalisi, tampaknya tidak pede mengusung kadernya.

Karena itu, Golkar dan PAN tampaknya lebih pede menyodorkan kader menjadi Cawapres ke PDIP atau KKIR. Namun, sambutan dari PDIP dan KKIR masih dingin.

"Karena itu, koalisi yang kemungkinan masih berubah hanya PDIP dan KKIR. Golkar dan PAN akan berlabuh ke PDIP atau KKIR bila kadernya menjadi Cawapres," jelas Jamiluddin.

Menurut dia, tentu tidak mudah, karena untuk menjadi Cawapres Ganjar akan berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri. Apalagi PPP juga sudah menyodorkan Sandiaga Uno untuk mendampingi Ganjar. Artinya, semakin menyulitkan Golkar dan PAN menyodorkan kader ke PDIP.

Bukan hanya itu, hal sama juga akan terjadi ke KKIR. Golkar dan PAN akan menghadapi Muhaimin Iskandar bila ingin menjadi Cawapres di KKIR. Cak Imin juga menginginkan posisi Cawapres, tentu akan menutup rapat posisi itu.

"Ia tampaknya tidak akan merelakan posisi Cawapres kepada Golkar atau PAN," pungkasnya

Sementara KPP tampaknya akan tetap diisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sebab, Golkar dan PAN tidak punya nyali bergabung ke KPP. Dua partai itu masih berlindung pada Joko Widodo.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya