Ilustrasi sidang kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo/RMOL
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengagilan Negeri Jakarta Pusat bakal menggelar sidang lanjutan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang menyeret nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate.
Johnny G Plate bersama dua terdakwa lainnya, yaitu Achmad Anang Latif dan Yohan Suryanto bakal menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi pada Selasa (25/7).
"Iya Selasa nanti agendanya saksi. Saksi yang dihadirkan ada 5 orang," kata Kuasa Hukum dari terdakwa Yohan Suryanto, Benny Daga saat dikonfirmasi wartawan, Senin (24/7).
Adapun kelima saksi tersebut, kata Benny Daga, akan memberikan keterangannya untuk ketiga terdakwa tersebut.
Ketua Majelis Hakim, Fahzal Hendri melakukan sidang putusan sela atas nota keberatan atau eksepsi yang sebelumnya sempat dibacakan oleh kuasa hukum dari tiga terdakwa tersebut.
Hasilnya, eksepsi Johnny dan dua terdakwa lainnya ditolak. Artinya, persidangan terus berlanjut.
"Sidang kita tunda minggu depan, hari yang sama, hari Selasa lagi tanggal 25 Juli 2023 jam 10 pagi, acara pemeriksaan saksi," kata Fahzal Hendri.
Dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti Kominfo Tahun 2020-2022, Kejagung telah menetapkan beberapa tersangka.
Yaitu mantan Menkominfo Johnny G Plate, Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Mukti Ali (MA) dari PT Huawei Technology Investment.
Selain itu, Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy, serta Windi Purnama (WP) orang kepercayaan Irwan dan Direktur PT Basis Utama Prima (BUP), Muhammad Yusrizki.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut nilai kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi BTS Kominfo ini mencapai Rp 8 triliun.
Keenam terdakwa telah didakwa Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahaan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Serta untuk Anang Latif, Galumbang Menak, dan Irwan Hermawan juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yakni Pasal 3 subsidair Pasal 4 UU 8 / 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
