Berita

Digikala/Net

Dunia

Iran Tutup Kantor Digikala karena Kontroversi Jilbab

SELASA, 25 JULI 2023 | 00:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Otoritas Iran telah mengambil langkah tegas dengan menutup salah satu kantor perusahaan e-commerce terbesar di negaranya, Digikala, yang sering disebut sebagai "Amazon Iran".

Tindakan tersebut diambil setelah perusahaan itu terlibat dalam kontroversi karena menerbitkan gambar online yang menunjukkan beberapa karyawan wanita tidak mengenakan jilbab sesuai peraturan berpakaian Islami.

Menurut situs harian Hamshahri Iran, salah satu kantor Digikala telah disegel oleh otoritas Iran.


Namun, situs web perusahaan yang memiliki lebih dari 40 juta pengguna aktif dan menampung lebih dari 300.000 pedagang itu disebut masih beroperasi seperti biasa.

Sementara sebuah kasus pengadilan juga telah diajukan terkait dengan gambar tersebut, meskipun detail lebih lanjut belum diungkapkan oleh pihak berwenang.

Mengutip Ynet News, Senin (24/7), langkah terbaru itu diperkirakan sebagai bagian dari kampanye baru yang diluncurkan oleh pihak berwenang untuk memberlakukan kembali aturan berpakaian Islami, setelah hampir satu tahun polisi moralitas di negara itu meredup akibat protes yang luas.

Pekan lalu, polisi moralitas kembali aktif di jalan-jalan saat para pejabat mengumumkan kampanye itu untuk memaksa perempuan agar mengenakan jilbab kembali.

"Peraturan berpakaian tidak pernah berubah. Jilbab merupakan pilar utama Republik Islam," tegas para pejabat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya