Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia/Net

Politik

Ada Agenda Tersembunyi di Balik Keinginan Luhut dan Bahlil Jadi Ketum Golkar

SENIN, 24 JULI 2023 | 20:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan  Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang secara terbuka bersedia menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar bila dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) memantik perpecahan di internal kader beringin.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, keinginan Bahlil dan Luhut menjadi caketum Golkar mengejutkan masyarakat, lantaran hingga saat ini rencana Munaslub Golkar belum ada pernyataan resmi.

Menurutnya, keinginan LBP dan Bahlil patut dipertanyakan. Pasalnya, pergantian Ketum Partai Golkar baru akan dilakukan pada 2024 mendatang.


“Jadi, keinginan menjadi Ketua Umum Golkar melalui Munaslub tentu layak dipertanyakan motivasinya. Apakah semata ingin menyelamatkan Golkar atau untuk menyelamatkan diri pasca-2024,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/7).

Jamiluddin menambahkan, keinginan LBP dan Bahlil menjadi caketum Partai Golkar dan munculnya desakan Munaslub menjadi pertanda adanya kepentingan besar di balik dua isu tersebut.

“Karena itu, mendesak Munaslub untuk menggantikan Airlangga Hartarto tentu ada agenda politik tersembunyi,” ucapnya.

Sebab, kata Jamiluddin, memaksakan Munaslub pada 2023 tentu tidak menguntungkan bagi Partai Golkar menjelang Pemilu 2024.

“Golkar tidak akan sempat melakukan konsolidasi bila Ketua Umumnya harus diganti pada tahun politik ini,” ujarnya.

“Hal itu bisa jadi akan semakin menurunkan elektabilitas Golkar. Tentu ini berbahaya bagi Golkar, terutama dalam menambah kursi di DPR RI,” demikian Jamiluddin.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya