Diklarifikasi Soal LHKPN, Dito Ariotedjo Ajak KPK Bikin Program Pencegahan untuk Kemenpora

Saat diklarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuat program pencegahan di Kemenpora.

Hal itu diungkapkan langsung Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, yang menyebut dirinya sudah melakukan klarifikasi terkait LHKPN terhadap Menpora Dito melalui sambungan telepon.

"Akhirnya disimpulkan, dan dia setuju bahwa beliau akan merevisi LHKPN. Jadi dari kategori hadiah mau diganti jadi hibah tanpa akta," ujar Pahala kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin siang (24/7).

Klarifikasi itu dilakukan KPK lantaran terdapat 4 bidang tanah dan bangunan, serta 1 unit mobil senilai Rp162.495.355.600 (Rp162,4 miliar) yang ditulis Dito sebagai hadiah di LHKPN yang telah dilaporkan pada 12 Juli 2023.

"Bahkan beliau (Menpora Dito) mengundang untuk KPK bikin program pencegahan di sana," kata Pahala.

Untuk itu, lanjut Pahala, dirinya akan menemui langsung Menpora Dito pada Selasa besok (25/7). Pahala mengaku, dirinya akan menyampaikan beberapa arahan untuk pencegahan tindak pidana korupsi di Kemenpora.

"Besok saya jam 8 pagi mungkin ke sana untuk membicarakan apa sih yang mau dikerjakan buat kementerian (pemuda dan olahraga). Kementerian ini agak unik ya, isinya semuanya hibah ke cabang olahraga. Kita ada usul, bikin sistem saja pak, jadi proposalnya dari PSSI berapa, dari ini berapa, yang disetujui berapa, dipakai buat apa. Sudah pakai sistem saja lah biar terbuka, belajar dari kasus menteri yang lalu. Itu akan kita sampaikan," pungkas Pahala.