Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia/Net

Politik

Rebut Golkar Tak Menjamin Keamanan, Justru Akan Menyulitkan Luhut dan Bahlil

SENIN, 24 JULI 2023 | 13:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

rmol.id Upaya pihak-pihak tertentu merebut Partai Golkar dari kepemimpinan Airlangga Hartarto dinilai akan menyulitkan mereka.

Hal itu disampaikan Menurut Direktur Eksekutif Indoensia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (25/7).

“Justru dengan mengambil alih partai secara tidak terhormat, utamanya Golkar, justru akan menyulitkan mereka,” ujar Dedi.

Sebab, kata Dedi, Golkar diisi oleh politisi berpengalaman dan berintelektual dalam politik sehingga tidak mudah dikelabui. Oleh karena itu, upaya merebut Partai Golkar dari kepemimpinan Airlangga Hartarto bisa menjadi bumerang bagi pihak-pihak yang mencoba.

“Golkar berisi oleh politisi mapan dari sisi intelektual politik, mereka hanya akan memanfaatkan Luhut atau Bahlil,” kata Dedi.

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menyatakan keinginan mereka untuk menjadi ketua umum Partai Golkar.

Luhut menyatakan bahwa jika DPP Partai Golkar benar-benar ingin melakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dan menggantikan Airlangga dengan dirinya sebagai ketua partai, maka ia tidak akan menolak.

“Tidak dengan cara berantem. Ya kalau itu memang maunya mereka (Luhut jadi ketum Golkar), saya ikut," ujar Luhut dalam acara Rosi, dikutip Jumat (21/7).

Sementara Bahlil, mengikuti langkah Luhut untuk menjadi calon pengganti Airlangga Hartarto yang saat ini tengah diguncang oleh isu Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub.

"Sebagai kader Golkar ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader yang merasa bertanggung jawab. Tapi melalui mekanisme yang jelas sesuai dengan organisasi," ujar Bahlil dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).

Keinginan dua menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai sebagai upaya pengambilalihan partai yang saat ini dipimpin oleh Airlangga Hartarto guna memperpanjang kekuasaan Joko Widodo. rmol.id

Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

KPK Kembali Panggil Pramugari Tamara Anggraeny

Kamis, 13 Maret 2025 | 13:52

Ekonom: Hary Tanoe Keliru Bedakan NCD dan ZCB

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:53

UPDATE

Loyalis Jokowi, Jeffrie Geovanie Sangat Tidak Layak Gantikan Menteri BUMN Erick Thohir

Sabtu, 15 Maret 2025 | 11:22

Rapor IHSG Sepekan Lesu, Kapitaliasi Pasar Anjlok Rp215 Triliun

Sabtu, 15 Maret 2025 | 11:07

DJP: Pajak Ekonomi Digital Capai Rp33,56 Triliun hingga Akhir Februari 2025

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:47

Kualitas Hilirisasi Ciptakan Lapangan Kerja Lebih Luas

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:44

Pengacara Klaim Duterte Diculik karena Dendam Politik

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:19

Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Usai Cetak Rekor Tertinggi

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:08

Menko Airlangga Ajak Pengusaha Gotong Royong

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:48

Fraksi PAN Salurkan 3.000 Paket Sembako untuk Rakyat

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:47

Universitas Columbia Cabut Gelar Akademik 22 Mahasiswa

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:34

Tanggapi Usulan Menhub, Kadin: Tidak Semua Usaha Bisa Terapkan WFA Saat Mudik

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:13

Selengkapnya