Berita

Poin kesepakatan review jihad revisi UU Devisa tahun 1999/Repro

Politik

Capres 2024 Ditawarkan “Jihad” Revisi UU Devisa 1999

SENIN, 24 JULI 2023 | 02:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Calon presiden 2024 ditawarkan untuk berjihad dengan merevisi UU Devisa tahun 1999.

Tawaran itu terlontar dari Kepala Riset CNBC Indonesia Muhammad Ma’ruf dalam dalam acara diskusi virtual bertemakan “Kesenjangan Kaya-Miskin Semakin Melebar" Evaluasi Kebijakan dan Pekerjaan Rumah Bagi Capres. 2024, Minggu (23/7).

Menurutnya, selama ini pemerintah tidak berdaya mereview UU Devisa 1999 lantaran lemah terhadap para pengusaha yang menaruh uangnya di luar negeri.


“Kenapa pemerintah tidak berdaya, untuk mengambil uang yang ada di Singapura? undang-undang devisa kita itu bebas, ketika pemerintah memaksa uang itu pulang ke Indonesia, pemerintah melanggar undang-undang,”ucap Ma’ruf.

“Undang-undang devisa itu adalah, hasil dari tekanan IMF tahun 99, itu harus direformasi, negara seperti Thailand itu mewajibkan konversi lho, kita enggak,” imbuhnya.

Ma’ruf menantang pemerintah setelah Jokowi ini bisa mengubah UU devisa 1999.

“Berani enggak presiden ke depan? tentang(menentang) Singapura? Ini akan bertabrakan dengan kekuatan oligarki, dan kekuatan pengusaha yang ada di situ,” tegasnya.

Pihaknya mengurai, pengusaha Indonesia gemar menaruh uangnya di Singapura lantaran mereka menawarkan suku bunga yang tinggi sebanyak tiga kali lipat deposito valas sedangkan di Indonesia tidak.

“Kenapa? Karena Financial deepening (peningkatan penyediaan jasa) kita sangat rendah, maka kita perlu mendesain instrumen-instrumen finansial lebih canggih. Sehingga uang itu secara mekanisme pasar kembali ke devisa,”katanya.

Akan tetapi, Ma’ruf meminta perlu ada kebijakan politik yang bisa menekan perbankan luar negeri agar Indonesia boleh menarik uangnya. Sedangkan tax amnesty bukan solusi, lantaran tidak efektif untuk mengemplang para wajib pajak,

“Mesti ada mekanisme reformasi fundamental di sektor finansial kita karena kita terjajah secara sistem finansial,” demikian Ma’ruf.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya